Kulon Progo, Jatim Mandiri – Pemerintah Kabupaten Kulon Progo meminta jajaran pemerintah kalurahan memperbaiki keakuratan data penduduk, termasuk data kemiskinan, agar penyusunan kebijakan dan penentuan program pembangunan bisa lebih tepat sasaran. Permintaan itu disampaikan dalam kegiatan Urun Rembug Kalurahan yang digelar serentak di tiga kapanewon, yakni Pengasih, Lendah, dan Girimulyo.
Bupati Kulon Progo Agung Setyawan mengatakan forum tersebut bukan sekadar agenda seremonial, melainkan ruang dialog langsung antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk membahas persoalan yang benar-benar terjadi di lapangan. Menurut dia, setiap masalah perlu dipetakan secara terbuka agar pemerintah memahami kondisi riil sebelum menentukan langkah penanganan.
“Berbagai persoalan yang muncul perlu dibahas secara terbuka agar dapat dipetakan secara utuh, mulai dari upaya yang telah dilakukan, kendala yang dihadapi, hingga penentuan skala prioritas pembangunan,” kata Agung saat menghadiri Urun Rembug di Kapanewon Pengasih, Sabtu (25/7).
Dalam forum itu, Agung juga mengingatkan pemerintah kalurahan agar ikut memahami kondisi fiskal daerah yang sedang menghadapi penurunan transfer ke daerah dan dana desa. Ia menilai keterbatasan anggaran perlu disampaikan secara jujur agar masyarakat memahami adanya penyesuaian dalam rencana pembangunan.
Selain soal data dan anggaran, bupati juga menyinggung pentingnya penggunaan dana ganti untung secara bijak oleh warga penerima. Ia mengingatkan agar dana tersebut tidak hanya habis untuk kebutuhan sesaat, tetapi dapat menjadi modal keberlanjutan hidup.
Agung menyebut terdapat 43 poin persoalan yang dibahas dalam forum Urun Rembug. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait diminta memberikan penjelasan sekaligus tindak lanjut sesuai kewenangan masing-masing. Pemerintah daerah juga berharap perbaikan fasilitas umum yang mulai rusak bisa dilakukan sedini mungkin di tengah keterbatasan anggaran.
Sementara itu, forum di Kapanewon Girimulyo dipimpin Sekretaris Daerah Kulon Progo Triyono, sedangkan forum di Kapanewon Lendah dipimpin Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kulon Progo Aspiyah. Kegiatan di Lendah berlangsung interaktif dengan dihadiri unsur Pemkab Kulon Progo, Forkopimkap, para lurah, Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal), serta pemangku kepentingan setempat.
Aspiyah mengatakan Urun Rembug memiliki fungsi penting untuk memperkuat silaturahim dan sinergi antara pemerintah kabupaten, legislatif, dan pemerintah kalurahan. Menurut dia, tidak semua usulan masyarakat bisa diselesaikan di tingkat kabupaten karena sebagian berada dalam kewenangan pemerintah daerah DIY atau pemerintah pusat.
Ia mencontohkan persoalan penanganan sungai yang menjadi kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSO) maupun penerangan jalan umum yang juga tidak seluruhnya dapat ditangani oleh kabupaten.
Menghadapi situasi efisiensi anggaran, Aspiyah meminta para lurah semakin jeli menyusun skala prioritas pembangunan. Ia menilai pembangunan harus diarahkan pada program yang benar-benar memberi dampak langsung bagi masyarakat.
Ia juga menekankan perlunya sinergi antarpihak agar persoalan sektoral tidak berjalan sendiri-sendiri. Contohnya, isu pertambangan galian C membutuhkan penanganan lintas organisasi perangkat daerah, mulai dari aspek lingkungan, legalitas usaha, hingga penyerapan tenaga kerja lokal.
Melalui forum Urun Rembug Kalurahan, Pemkab Kulon Progo berharap berbagai persoalan masyarakat bisa dicarikan jalan keluar secara terbuka, terukur, dan tepat sasaran demi kemaslahatan bersama.
