Jakarta, Jatimmandiri.id – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mulai mempercepat pengembangan budi daya ikan di 40 ribu desa tematik di seluruh Indonesia pada tahun 2026.
Program ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat swasembada protein, meningkatkan produksi perikanan nasional, serta mendorong ekspor komoditas perikanan.
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya KKP, Tb Haeru Rahayu, mengatakan program tersebut segera dijalankan setelah anggaran tersedia. Saat ini, berbagai tahapan persiapan di lapangan telah dimulai melalui koordinasi dengan pemerintah daerah dan sejumlah kementerian terkait.
“Tahun ini mulai, pokoknya anggarannya sudah ada kita langsung mulai,” kata Tb Haeru Rahayu di Jakarta, Rabu.
Menurutnya, pelaksanaan program tidak menunggu seluruh proses administrasi selesai. KKP telah menjalin koordinasi dengan pemerintah desa, pemerintah kabupaten, dinas teknis, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Kolaborasi lintas kementerian dan lembaga dilakukan agar seluruh kebutuhan pelaksanaan, mulai dari penyediaan lahan, bibit, hingga pendampingan kepada masyarakat, dapat dipenuhi secara terintegrasi.
“Sekarang sudah mulai di lapangan, sudah koordinasi segala macam. Artinya tahapannya sudah dimulai. Kami koordinasi dengan desa, bupati, kepala dinas, Kemendes, Kemendagri. Kolaborasi dengan semua kementerian dan lembaga,” ujarnya.
Tb Haeru juga menegaskan bahwa program pengembangan 40 ribu desa tematik budi daya ikan berbeda dengan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Jika KNMP berfokus pada penguatan sektor perikanan tangkap dan pemberdayaan nelayan pesisir, desa tematik diarahkan untuk pengembangan budi daya ikan di wilayah daratan.
“Itu bukan bagian dari Kampung Nelayan Merah Putih,” tegasnya.
Melalui program tersebut, KKP menargetkan peningkatan produksi protein nasional sekaligus membuka peluang ekspor komoditas perikanan yang lebih besar.
Selain itu, program ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui sektor perikanan budi daya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyampaikan pemerintah tengah menyiapkan pembangunan budi daya ikan di 40 ribu desa sebagai bagian dari agenda besar penguatan ketahanan pangan nasional.
Menurut Zulhas, program tersebut memiliki skala yang sangat besar dan menjadi salah satu prioritas pemerintah selain pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih.
“Kami rapat koordinasi untuk mengawal dan menyukseskan Kampung Nelayan Merah Putih. Yang kedua, akan dibangun budi daya ikan di 40 ribu desa. Ini pekerjaan sangat besar, tidak kalah dengan Koperasi Desa Merah Putih,” kata Zulhas.
Ia menjelaskan, pemerintah kini mulai mengalihkan fokus pembangunan pangan dari swasembada karbohidrat menuju swasembada protein, sebagaimana menjadi arahan Presiden Prabowo Subianto.
Pemerintah menargetkan Indonesia tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan protein masyarakat dalam negeri, tetapi juga menjadi salah satu eksportir terbesar komoditas perikanan dunia, terutama ikan dan udang.
Untuk mendukung target tersebut, pemerintah menjalankan dua program utama, yakni pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih dan pengembangan 40 ribu desa tematik budi daya ikan di berbagai daerah.
“Ikan yang akan dibudidayakan bermacam-macam. KKP nanti akan menyiapkan bibitnya. Kita harapkan dalam waktu sekitar satu tahun masyarakat semakin akrab dengan program pengembangan ikan ini. Pelaksanaannya akan dimulai secepatnya,” ujar Zulhas.
