Surabaya, Jatimmandiri.id – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax memicu respons cepat dari DPRD Surabaya.
Legislatif menuntut PT Pertamina (Persero) untuk memberikan jaminan penuh terhadap ketersediaan BBM bersubsidi di seluruh SPBU.
Hal ini penting guna mencegah kelangkaan yang berpotensi membebani masyarakat.
Penyesuaian harga per Juni 2026 ini tercatat cukup signifikan. Harga Pertamax (RON 92) kini dipatok Rp16.250 per liter, naik dari harga sebelumnya sebesar Rp12.300.
Kenaikan serupa juga terjadi pada Pertamax Green 95 (RON 95), yang kini menyentuh angka Rp17.000 per liter dari sebelumnya Rp12.900.
Ketua DPRD Surabaya, Syaifuddin Zuhri, menyatakan kekhawatirannya terhadap efek domino yang akan dirasakan warga metropolitan akibat kebijakan ini.
Meski memahami bahwa penyesuaian harga berada di bawah wewenang pemerintah pusat, pria yang akrab disapa Kaji Ipuk ini menekankan perlunya pengawasan ketat terhadap distribusi Pertalite dan Solar.
“Jangan sampai ke SPBU nanti BBM jenis subsidi kosong. Akhirnya masyarakat, karena tuntutan kebutuhan untuk berangkat kerja atau beraktivitas, terpaksa membeli BBM nonsubsidi. Kan kasihan,” tegas Ipuk, Jumat, 12 Juni 2026.
Selain kuantitas stok, legislator dari Fraksi PDI-Perjuangan ini menyoroti krusialnya aspek kualitas BBM.
Ia meminta Pertamina tidak lengah, merujuk pada insiden massal beberapa waktu lalu di mana ribuan pengendara motor di Surabaya mengeluhkan mesin kendaraan yang brebet akibat kualitas bahan bakar yang buruk.
Peristiwa tersebut sempat menyebabkan antrean panjang di bengkel-bengkel dan melumpuhkan mobilitas warga.
“Bengkel di mana-mana penuh. Keluhannya sama, soal motor brebet. Akhirnya ada masyarakat yang tidak bisa beraktivitas dan kerja,” cetus Ipuk.
Ipuk menilai, kombinasi antara lonjakan harga BBM nonsubsidi dan potensi masalah kualitas pada BBM subsidi akan menempatkan warga dalam posisi terjepit.
Masyarakat terpaksa harus mengeluarkan anggaran ekstra di tengah kondisi ekonomi yang menantang.
Sebagai langkah preventif, DPRD Surabaya menegaskan tidak akan tinggal diam.
Pihaknya membuka opsi untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke titik hulu maupun hilir distribusi bahan bakar.
“Kami tidak menutup kemungkinan akan melakukan pemantauan langsung, baik ke Depo Pertamina maupun ke beberapa SPBU di Surabaya. Ini demi memastikan semuanya berjalan baik. Kami mendorong stok tidak boleh kosong dan kualitas harus tetap terjaga,” pungkasnya.
