Jakarta, Jatimmandiri.id, – Pemerintah mulai mengarahkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar lebih tepat sasaran. Badan Gizi Nasional (BGN) tengah melakukan evaluasi terhadap kelompok penerima manfaat, termasuk kemungkinan menghentikan penyaluran program di sekolah-sekolah yang dinilai berasal dari kalangan mampu atau elite.
Langkah tersebut dilakukan di tengah upaya pemerintah memastikan anggaran negara benar-benar menjangkau kelompok yang paling membutuhkan. Di saat kebutuhan pembiayaan program terus meningkat, BGN menilai fokus kebijakan perlu bergeser ke wilayah dan masyarakat yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap pemenuhan gizi.
Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, mengonfirmasi adanya penataan kembali sasaran penerima Program MBG. Menurutnya, kebijakan ini bertujuan untuk memprioritaskan anak-anak dari keluarga kurang mampu dibandingkan peserta didik yang berasal dari lingkungan ekonomi mapan.
“Iya benar (penataan kembali). Maksudnya yang mampu, yang kaya. Jadi, nanti misalnya sekolah-sekolah kaya,” ujarnya.
Sebelumnya, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis diberikan secara menyeluruh kepada peserta didik tanpa membedakan latar belakang ekonomi maupun kategori sekolah. Siswa dari sekolah yang tergolong bawah, menengah, hingga elite memperoleh manfaat yang sama dari program tersebut.
Namun, evaluasi yang kini dilakukan BGN membuka peluang perubahan skema penyaluran. Pemerintah ingin memastikan bahwa manfaat program prioritas nasional tersebut benar-benar dirasakan oleh kelompok yang memiliki kebutuhan lebih mendesak.
Selain membahas penajaman sasaran penerima, pemerintah juga tengah mengkaji berbagai langkah efisiensi dalam implementasi MBG. Pembahasan tersebut masih berlangsung dan akan diperdalam melalui rapat lanjutan.
Meski demikian, BGN belum merinci bentuk efisiensi yang nantinya akan diterapkan dalam pelaksanaan program tersebut. Pemerintah masih menghitung berbagai aspek agar kebijakan yang diambil tidak mengurangi kualitas layanan pemenuhan gizi bagi kelompok sasaran utama.
Sebelumnya, Nanik juga mengungkapkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis akan difokuskan pada wilayah 3T, yakni daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Selain itu, perhatian khusus juga diberikan kepada kelompok 3B yang meliputi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Kebijakan tersebut disebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya pemerataan akses gizi bagi masyarakat yang paling rentan.
Sebagai tindak lanjut dari kebijakan tersebut, BGN telah menerbitkan surat edaran kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dalam surat tersebut, SPPG yang tidak melayani sasaran MBG kategori 3B akan ditangguhkan sementara.
Langkah ini diharapkan dapat memperkuat fokus program sehingga sumber daya yang tersedia dapat dialokasikan secara lebih efektif dan tepat guna.
Di sisi lain, pemerintah juga tengah menyiapkan berbagai alternatif skema pelaksanaan untuk pembangunan SPPG di wilayah 3T. Upaya tersebut dilakukan agar perluasan layanan pemenuhan gizi di daerah prioritas tetap dapat berjalan tanpa memberikan tekanan berlebihan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Penataan ulang sasaran penerima MBG menjadi sinyal bahwa pemerintah tidak hanya berupaya memperluas jangkauan program, tetapi juga memastikan setiap rupiah anggaran negara digunakan untuk menjawab kebutuhan kelompok yang paling membutuhkan dukungan gizi.
Dengan evaluasi yang sedang berlangsung, arah kebijakan Program Makan Bergizi Gratis diperkirakan akan semakin menitikberatkan pada aspek pemerataan, ketepatan sasaran, dan efisiensi pelaksanaan demi meningkatkan dampak nyata bagi kualitas kesehatan masyarakat Indonesia.
