Jakarta, Jatimmandiri.id–Kepolisian Negara Republik Indonesia terus mendorong reformasi internal dengan memperkuat sistem meritokrasi serta manajemen talenta. Upaya ini merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP).
Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah melibatkan Founder ESQ Corp., Ary Ginanjar, dalam pelaksanaan Assessment Center Perwira Tinggi Polri untuk kepangkatan Brigadir Jenderal Tahun Anggaran 2026.
Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Wakapolri Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Selasa (9/6).
Pelibatan pihak eksternal ini menjadi wujud komitmen Polri dalam membangun sistem pengelolaan sumber daya manusia yang lebih transparan, objektif, dan berbasis kompetensi.
Langkah tersebut sekaligus menjawab rekomendasi KPRP terkait penguatan sistem merit dalam proses kaderisasi dan pengisian jabatan strategis.
Dalam arahannya, Wakapolri menegaskan bahwa tantangan institusi Polri ke depan semakin kompleks. Mulai dari dinamika geopolitik global, ancaman siber, kejahatan lintas negara, hingga meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik.
Karena itu, Polri membutuhkan sosok pemimpin yang adaptif, berintegritas, humanis, serta mampu memberikan solusi. Hal tersebut hanya dapat dicapai melalui sistem kaderisasi yang objektif, transparan, dan berbasis meritokrasi.
Sementara itu, As SDM Kapolri Irjen Pol. Anwar menjelaskan bahwa Assessment Center merupakan instrumen strategis dalam membangun manajemen talenta yang modern dan berkelanjutan.
Ia menyebut, saat ini assessment tidak lagi sekadar menilai kompetensi individu.
Lebih dari itu, assessment telah berkembang menjadi alat untuk memetakan potensi kepemimpinan, kemampuan adaptasi, kolaborasi, pengambilan keputusan, hingga kesiapan menghadapi perubahan akibat perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan.
“Assessment Center Polri dirancang untuk memastikan pembinaan karier berjalan objektif dan berbasis data. Tujuannya bukan hanya menilai kelayakan jabatan, tetapi juga menggali potensi terbaik setiap personel,” ujarnya.
Menurutnya, hasil assessment menjadi dasar penting dalam pengembangan karier, pendidikan, promosi jabatan, serta penyiapan calon pimpinan Polri di masa depan.
Penguatan Assessment Center ini juga menjadi bagian dari transformasi SDM Polri yang sejalan dengan Grand Strategy Polri 2025–2045, serta berbagai agenda reformasi kelembagaan yang menuntut tata kelola SDM yang profesional, transparan, dan akuntabel.
“Kami ingin memastikan setiap personel memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang berdasarkan kompetensi, integritas, dan potensi. Inilah esensi meritokrasi,” tegasnya.
Di sisi lain, Ary Ginanjar menilai dunia saat ini telah memasuki era “talentism”, yakni masa di mana keberhasilan organisasi sangat ditentukan oleh kemampuan dalam mengelola talenta manusia.
Mengacu pada berbagai kajian global, termasuk World Economic Forum (WEF), ia menyebut perkembangan kecerdasan buatan dan robotika akan mengubah pola kerja secara signifikan.
Oleh karena itu, kemampuan yang tidak tergantikan teknologi seperti kepemimpinan, kreativitas, integritas, serta kemampuan beradaptasi menjadi faktor utama.
“Ke depan, organisasi tidak lagi bersaing dari sisi sumber daya, tetapi dari kemampuan menemukan dan mengembangkan talenta terbaik,” jelasnya.
Ary juga mengapresiasi langkah Polri yang mulai membangun Big Data talenta guna memetakan potensi personel secara lebih akurat sebagai dasar pengembangan karier.
Menurutnya, assessment modern tidak lagi berorientasi pada mencari kelemahan, melainkan menggali potensi autentik individu.
“Assessment bukan mencari siapa yang paling hebat, tetapi menemukan di mana seseorang dapat memberikan kontribusi terbaiknya,” katanya.
Ia menambahkan, penempatan berbasis talenta akan menghasilkan personel yang lebih memahami tugasnya, lebih mandiri, serta mampu memberikan dampak yang lebih besar bagi organisasi dan masyarakat.
Assessment Center Perwira Tinggi Polri Tahun Anggaran 2026 diikuti oleh 100 peserta. Kegiatan ini menjadi langkah nyata Polri dalam memperkuat sistem meritokrasi, manajemen talenta, serta tata kelola SDM yang profesional.
Melalui proses yang objektif dan melibatkan perspektif eksternal, Polri berupaya memastikan kaderisasi kepemimpinan berjalan berdasarkan kompetensi, integritas, dan potensi terbaik. Harapannya, kualitas pemimpin Polri semakin meningkat sehingga mampu menghadirkan pelayanan publik yang profesional, humanis, transparan, dan dipercaya masyarakat.
