Sragen, Jatimmandiri.id – Kebijakan penentuan skala prioritas pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Sragen kembali menjadi sorotan.
Anggota DPRD Sragen dari Partai NasDem, Bambang Widjo Purwanto, mengkritisi proyek pelebaran jalan di ruas Desa Tenggak–Sribit yang disebut menjadi akses menuju kediaman keluarga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia.
Politikus yang akrab disapa Bambang Pur itu menilai, pemerintah daerah seharusnya lebih memprioritaskan perbaikan ruas jalan penghubung antarkecamatan yang dinilai lebih vital bagi mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi warga.
“Saya melihat di media sosial ada jalan menuju kediaman keluarga Pak Bahlil yang dilebarkan sekitar dua meter. Sementara masih banyak jalan penghubung antar-kecamatan yang kondisinya rusak dan membutuhkan penanganan,” ujar Bambang Pur, Rabu, 3 Juni 2026.
Menurutnya, salah satu ruas yang layak diprioritaskan ialah jalur Banaran–Gondang di kawasan Bligo Selatan.
Ia menilai ruas tersebut memiliki tingkat kepentingan publik dan volume kendaraan yang lebih tinggi dibanding jalan desa dimaksud.
“Kalau berbicara kepentingan masyarakat, jalur Banaran–Gondang di Bligo Selatan jauh lebih penting karena menjadi akses utama antar-kecamatan. Harusnya itu yang diprioritaskan,” katanya.
Bambang Pur mengakui kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Sragen saat ini memang menghadapi tantangan besar akibat keterbatasan anggaran daerah.
Menurutnya, situasi tersebut dipengaruhi tekanan ekonomi global serta kebijakan penyesuaian anggaran dari pemerintah pusat.
“Kondisi ekonomi memang sedang berat. Banyak daerah juga terdampak karena adanya penyesuaian dan efisiensi anggaran dari pusat, sehingga berpengaruh pada percepatan pembangunan di daerah,” ujarnya.
Selain menyoroti skala prioritas pembangunan, Bambang Pur juga menanggapi potensi penyesuaian proyek infrastruktur akibat kenaikan harga material bangunan, khususnya aspal.
Ia menyebut sejumlah proyek jalan di Sragen saat ini masih dalam tahap harmonisasi dan penyesuaian teknis sebelum masuk proses lelang.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi memunculkan perubahan kontrak atau adendum pada proyek yang telah direncanakan sebelumnya.
“Kalau harga material berubah signifikan, biasanya memang ada penyesuaian volume pekerjaan. Itu hal yang umum dalam proyek konstruksi agar pelaksanaan tetap berjalan,” jelasnya.
Menurut Bambang Pur, penyesuaian tersebut nantinya bisa berdampak pada volume fisik pekerjaan di lapangan, baik dari sisi panjang jalan maupun spesifikasi teknis lainnya.
“Penyesuaian bisa saja terjadi pada volume pekerjaan karena harga material di pasar berubah. Yang penting kualitas tetap dijaga dan proyek tetap memberi manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.
Sementara itu, hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Sragen maupun Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Sragen terkait kritik tersebut maupun detail prioritas pembangunan ruas jalan dimaksud.
