JatimKota Besar

Reses di Surabaya, Blegur Prijanggono Soroti Banjir & Bansos

Penulis: Hari Agung
×

Reses di Surabaya, Blegur Prijanggono Soroti Banjir & Bansos

Sebarkan artikel ini
Blegur Prijanggono
Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Blegur Prijanggono, mendesak Pemkot Surabaya segera menuntaskan perbaikan drainase, gorong-gorong, serta menyiagakan rumah pompa guna mengantisipasi bencana banjir dan genangan.
Example 468x60

Intisari Berita:

Tampilkan Gambar Gambar dari jatimmandiri.id
  • Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Blegur Prijanggono, mendesak Pemkot Surabaya segera menuntaskan perbaikan drainase, gorong-gorong, serta menyiagakan rumah pompa guna mengantisipasi bencana banjir dan genangan.
  • Seruan tersebut disampaikan politisi Fraksi Golkar itu usai menyerap aspirasi warga dalam agenda reses di Jalan Jagalan (Kelurahan Peneleh, Kecamatan Genteng) serta wilayah Benowo, Surabaya, Sabtu (21/11/2026).
  • Selain persoalan banjir di jalan utama, Blegur juga menyoroti ketidaktepatan data desil bantuan sosial dan meminta pemerintah kota maupun provinsi melakukan survei ulang berbasis kondisi ekonomi riil masyarakat.

Surabaya, Jatimmandiri.id – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur, Blegur Prijanggono, meminta sekaligus mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk segera memperkuat langkah mitigasi bencana banjir. Peringatan ini disampaikan mengingat fenomena perubahan iklim serta tingginya intensitas hujan saat ini menuntut kesiapan infrastruktur dan sistem penanganan bencana yang matang.

Desakan tersebut diungkapkan Blegur Prijanggono usai menggelar agenda serap aspirasi atau reses bersama masyarakat di Jalan Jagalan, Kelurahan Peneleh, Kecamatan Genteng, serta di wilayah Benowo, Surabaya, pada Sabtu (21/11/2026).

Menurut politisi asal Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim itu, banjir masih menjadi persoalan berulang di sejumlah titik Kota Pahlawan. Oleh sebab itu, langkah antisipasi harus dipastikan berjalan sebelum puncak curah hujan meningkat.

Percepatan Proyek Drainase dan Kesiapan Rumah Pompa

Blegur menaruh harapan besar agar seluruh pengerjaan perbaikan saluran drainase dan gorong-gorong yang saat ini tengah berlangsung di lapangan dapat segera dirampungkan. Selain kelancaran saluran air, ia juga menekankan pentingnya kesiapan rumah pompa yang memadai untuk mempercepat aliran air ketika hujan lebat mengguyur kota.

“Pemerintah harus mempersiapkan diri menghadapi musim hujan. Pekerjaan drainase juga diharapkan bisa segera diselesaikan, termasuk kesiapan rumah pompa untuk mengatasi genangan air,” katanya.

Baca Juga  Digitalisasi Parkir Surabaya Tingkatkan PAD 10 Persen

Ia menambahkan bahwa temuan persoalan genangan di lapangan tidak hanya terjadi di area permukiman padat. Berdasarkan laporan warga yang dihimpun dari sejumlah titik reses, terdapat kawasan perkampungan yang relatif bebas dari banjir, namun akses jalan-jalan utama di sekitarnya justru masih kerap tergenang air.

Sinergi Pemkot Surabaya dan Pemprov Jatim melalui BPBD

Menindaklanjuti keluhan tersebut, Blegur berkomitmen meneruskan seluruh catatan lapangan kepada Pemkot Surabaya maupun Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur. Koordinasi lintas pemerintahan dinilai krusial agar skema penanganan bencana dapat dieksekusi secara cepat sesuai kebutuhan spesifik tiap wilayah.

“Kalau memang di daerah pemilihan kami membutuhkan bantuan ketika terjadi bencana, pemerintah provinsi juga harus bisa membantu melalui BPBD,” ujar Blegur.

Soroti Ketidaktepatan Data Desil Bantuan Sosial

Di luar ancaman banjir dan genangan, agenda reses di Surabaya tersebut juga diwarnai keluhan warga mengenai ketidaktepatan data desil penerima bantuan sosial (bansos). Blegur menilai persoalan akurasi data kemiskinan ini memerlukan perhatian serius dari pemerintah di tingkat kota maupun provinsi.

Menurutnya, proses pendataan penerima bantuan wajib memotret kondisi riil kehidupan warga di lapangan, bukan sekadar mengacu pada klasifikasi wilayah atau indikator administratif semata. Ia mencontohkan bahwa kawasan yang selama ini dikenal sebagai area komersial atau wilayah usaha tidak otomatis mencerminkan kemapanan ekonomi seluruh warganya, sebab banyak di antaranya merupakan pelaku usaha kecil dengan keterbatasan finansial.

Atas dasar itu, Blegur meminta pemerintah segera melakukan pendataan ulang agar penetapan kategori desil benar-benar selaras dengan kondisi masyarakat yang sebenarnya.

“Harus ada survei kembali terhadap masyarakat yang memang membutuhkan bantuan. Jangan sampai karena berada di kawasan usaha, kemudian seluruh warganya dianggap mampu, padahal kondisi ekonominya berbeda-beda,“ pungkasnya.

Baca Juga  PKL Embong Blimbing Berharap Solusi
Example 300250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *