Mojokerto, Jatimmandiri.id – Satpol PP Kabupaten Mojokerto menggencarkan patroli penegakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat (Tibumtranmas).
Pihaknya menyisir sejumlah warung yang disinyalir menjadi sarang praktik prostitusi terselubung.
Hasilnya, petugas mengamankan tiga wanita di wilayah Kecamatan Dlanggu.
Kepala Satpol PP Kabupaten Mojokerto, Mohammad Taufiqurrohman, menjelaskan bahwa operasi ini digelar untuk menekan aktivitas wanita tuna susila (WTS) sekaligus menegakkan peraturan daerah yang berlaku.
“Kami melakukan inspeksi di beberapa titik yang terindikasi menjadi tempat aktivitas prostitusi,” kata Taufiq, Jumat (20/11/2026).
Dalam operasi senyap tersebut, personel Satpol PP dipecah menjadi dua tim gabungan yang terdiri dari Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah (PPUD) dan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Tramtibum).
Pada penyisiran awal di tiga titik, yakni Warung Randu di Dusun Mojoroto, Desa Mojorejo, Kecamatan Jetis, sebuah warung di Dusun Japanan Kidul, Desa Japanan, Kecamatan Kemlagi, serta kawasan Desa Sidorejo, Kecamatan Jetis, petugas tidak menemukan adanya aktivitas mencurigakan maupun keberadaan WTS.
Namun, penyisiran membuahkan hasil saat petugas bergeser ke wilayah selatan.
“Saat bergerak ke titik berikutnya di Desa Punggul, Kecamatan Dlanggu, petugas menemukan tiga wanita yang sedang mangkal di sebuah warung,” tambah Taufiq.
Ketiga wanita tersebut langsung dibawa ke UPTD Pesanggrahan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Majapahit di Kecamatan Sooko untuk menjalani pendataan dan asesmen bersama Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto.
“Mereka selanjutnya dibawa ke UPTD Pesanggrahan PMKS Majapahit untuk menjalani pendataan dan asesmen lebih lanjut,” jelas Zainul.
Tak sekadar pendataan, petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto turut diterjunkan untuk memberikan konseling serta melakukan skrining kesehatan, khususnya mendeteksi potensi penyakit menular seksual (PMS).
Dari hasil pemeriksaan medis, dua di antaranya dinyatakan reaktif, sementara satu orang lainnya nonreaktif.
Zainul menegaskan bahwa penertiban ini tidak berhenti pada penindakan, melainkan mengedepankan pendampingan lintas sektor agar para perempuan tersebut mendapatkan penanganan komprehensif.
“Penanganan ini kami lakukan secara terpadu bersama Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan. Selain penegakan aturan, aspek kesehatan dan pembinaan juga menjadi perhatian agar penanganannya bisa lebih menyeluruh,” tambahnya.
Berdasarkan hasil koordinasi antara Satpol PP, Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto, ketiga wanita tersebut akhirnya dirujuk ke UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya Wanita (RSBKW) Kediri milik Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur untuk menjalani program rehabilitasi lebih lanjut.












