Dalam Negeri

Pramono Anung Ancam Tindak Perusahaan Pelanggar UMP 2027

Penulis: Hari Agung
×

Pramono Anung Ancam Tindak Perusahaan Pelanggar UMP 2027

Sebarkan artikel ini
Pramono Anung
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung
Example 468x60

Intisari Berita:

Tampilkan Gambar Gambar dari jatimmandiri.id
  • Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan Pemprov DKI Jakarta akan menindak tegas perusahaan yang tidak menerapkan UMP DKI Jakarta 2027 sebesar Rp 6.130.000.
  • Penetapan UMP 2027 yang naik Rp 407.065 atau 7,1 persen dari UMP 2026 (Rp 5.729.876) tersebut resmi tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1270 Tahun 2026.
  • Pramono menyebut besaran upah tersebut merupakan jalan tengah moderat dan rasional yang mempertimbangkan kemampuan pengusaha sekaligus kebutuhan pekerja.

Jakarta, Jatimmandiri.id – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melontarkan peringatan keras bagi seluruh pelaku usaha di ibu kota. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak akan segan mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan yang kedapatan tidak menerapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2027 sebesar Rp 6.130.000.

Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Pramono saat ditemui di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara, pada Jumat (20/11/2026), menyusul resminya penetapan besaran upah minimum untuk tahun mendatang.

“Kalau kemudian ada yang tidak menjalankan, maka Pemerintah DKI Jakarta akan mengambil sikap tegas terhadap hal itu,” kata Pramono.

Jalan Tengah Moderat antara Pengusaha dan Buruh

Pramono menyadari sepenuhnya bahwa kebijakan penetapan UMP DKI Jakarta hampir mustahil memuaskan seluruh pemangku kepentingan secara bulat, baik dari sisi serikat pekerja maupun kalangan dunia usaha. Meski demikian, ia memastikan bahwa Pemprov DKI Jakarta telah merumuskan titik temu terbaik agar keputusan tersebut dapat dijalankan oleh kedua belah pihak.

“Begitu saya sudah mengeluarkan pergub mengenai UMP, saya tahu bahwa UMP ini pasti kesepakatan enggak akan pernah bisa bulat. Apakah itu dari buruh, apakah itu juga dari pengusaha,” ujar Pramono.

Baca Juga  Verifikasi Bansos Kini Cuma 5 Menit Berkat Digitalisasi

Ia menerangkan bahwa proses perumusan UMP 2027 telah melalui kalkulasi yang menimbang berbagai variabel kepentingan, mulai dari daya tahan dan kemampuan finansial pengusaha hingga pemenuhan kebutuhan hidup pekerja.

“Pemerintah DKI Jakarta mengambil jalan tengah yang moderat, rasional yang bisa diterima oleh semuanya dan juga yang memenuhi aspek KLH-nya,” kata dia.

Menurut Pramono, angka yang telah diputuskan pemerintah daerah tersebut merupakan opsi paling realistis dan terbaik dalam kondisi ekonomi saat ini.

Rincian Kenaikan UMP DKI Jakarta 2027 dalam Kepgub 1270/2026

Sebagai informasi, Pemprov DKI Jakarta secara resmi menetapkan UMP tahun 2027 sebesar Rp 6.130.000 per bulan. Besaran baru ini mengalami kenaikan sebesar Rp 407.065 atau tumbuh 7,1 persen dibandingkan dengan UMP DKI Jakarta tahun 2026 yang berada di angka Rp 5.729.876.

Landasan hukum penetapan UMP 2027 tersebut telah dikukuhkan melalui Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1270 Tahun 2026 yang resmi ditandatangani oleh Gubernur Pramono Anung pada Jumat (20/11/2026).

Example 300250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Jakarta, Jatim Mandiri Bareskrim Polri mendalami dugaan makar dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dengan memfokuskan penyidikan pada…