Bojonegoro, Jatim Mandiri
Geopark Nasional Bojonegoro memperoleh rekomendasi aklamasi dari UNESCO Global Geoparks Council untuk mendapatkan pengakuan sebagai UNESCO Global Geopark (UGGp). Rekomendasi ini dihasilkan dalam Sidang ke-11 UNESCO Global Geoparks Council yang mengevaluasi tujuh geopark Indonesia di Kantor Pusat UNESCO, Paris, Prancis, Selasa (17/11).
Rekomendasi Council selanjutnya akan disampaikan kepada UNESCO Executive Board untuk dipertimbangkan dan ditetapkan dalam sidang musim semi 2027. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengatakan, geopark harus menjadi bagian dari solusi pembangunan berkelanjutan.
Pengelolaannya perlu mengintegrasikan perlindungan lingkungan, pemberdayaan masyarakat, pendidikan, dan penguatan ekonomi lokal. “Semakin baik pengelolaan geopark di wilayah rawan bencana, semakin besar peluang kita memperkuat kesadaran masyarakat, menjaga ekosistem, dan mengurangi risiko bencana. Sebaliknya, pariwisata massal yang tidak terkendali dan mengabaikan daya dukung lingkungan dapat meningkatkan kerentanan kawasan,” ujar Rachmat, sebagaimana dikutip Antara, Selasa (17/11).
Selain Bojonegoro, lima geopark Indonesia, yakni Belitong, Merangin-Jambi, Ijen, Maros-Pangkep, dan Raja Ampat, memperoleh rekomendasi Green Card untuk mempertahankan status UGGp. Sementara itu, Geopark Nasional Ranah Minang Silokek mendapat kesempatan menyempurnakan nominasi dan menindaklanjuti rekomendasi Council.
Rachmat, yang juga Sekretaris Dewan Pengarah Komite Nasional Geopark Indonesia (KNGI), menegaskan keberhasilan geopark tidak cukup diukur dari pengakuan internasional. “Keberhasilan geopark tidak hanya diukur dari pengakuan UNESCO, tetapi juga dari kemampuannya menjaga lingkungan, memperkuat ekonomi masyarakat, dan meningkatkan ketangguhan wilayah terhadap bencana,” katanya.
Menurutnya, pengembangan geopark sejalan dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), khususnya pembangunan wilayah tangguh, perlindungan lingkungan, dan pengembangan ekonomi masyarakat.
Dalam sidang tersebut, Assistant Director-General for Sciences UNESCO, Denise Pires de Carvalho menekankan geopark sebagai ruang yang menghubungkan ilmu pengetahuan, perlindungan warisan bumi, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan.
UNESCO juga menegaskan geopark bukan sekadar kawasan konservasi atau destinasi wisata. Melainkan instrumen untuk menerjemahkan ilmu pengetahuan menjadi aksi dan manfaat bagi masyarakat.
Delegasi Indonesia dipimpin Kementerian PPN/Bappenas selaku Sekretariat Nasional KNGI, bersama Dewan Pakar KNGI, Perwakilan Tetap RI untuk UNESCO di Paris, pemerintah daerah, dan pengelola geopark.
Kehadiran delegasi ini bertujuan memperkuat diplomasi geopark, mengawal evaluasi nominasi dan revalidasi, serta memastikan hasil sidang ditindaklanjuti melalui kebijakan nasional dan daerah.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019, koordinasi KNGI berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Ke depan, koordinasi geopark direncanakan beralih ke Kementerian PPN/Bappenas, dengan pelaksanaan menunggu penetapan peraturan presiden.
Pada 2015, UNESCO memiliki 120 geopark di 32 negara. Jumlah tersebut meningkat menjadi 241 UGGp di 51 negara pada November 2026. Rachmat berharap Geopark Indonesia terus dikembangkan sebagai instrumen transformasi pembangunan wilayah melalui integrasi konservasi, pendidikan, pariwisata berkelanjutan, ekonomi lokal, dan pelestarian budaya menuju Indonesia Emas 2045. (*/ibn)












