Jakarta, Jatim Mandiri
Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso terkait pelanggaran etik dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Keputusan ini menjadi kali kedua, setelah pekan lalu mantan Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution juga dijatuhi vonis PTDH.
Sidang Etik terkait Eko Hadi berlangsung selama sembilan jam di Gedung Divisi Propam Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (17/11). Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, majelis menyatakan Eko terbukti melakukan pelanggaran kode etik. “Sanksi administratif Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai anggota Polri,” terang Brigjen Pol. Trunoyudo dalam konferensi pers, Selasa (17/11).
Sidang yang dimulai pukul 09.00 WIB itu menghadirkan sembilan saksi, termasuk saksi yang meringankan. Trunoyudo menjelaskan, sidang dipimpin mantan Irjen Kemenkum Komjen Hendro Pandowo. Wakil Ketua KKEP dijabat Aslog Polri Irjen Agus Dwi Hermawan.
Tiga anggota majelis lainnya adalah Kadiv Hubinter Polri Irjen Untung Widiatmoko, Kakortas Tipidkor Polri Irjen Arie Ardian Rishadi, dan Widyaiswara Kepolisian Utama Tk. I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Toni Ariadi Efendi.
Pelanggaran Eko Hadi yang dinilai terbukti meliputi penyalahgunaan wewenang, ketidakprofesionalan, tindakan tidak prosedural, serta dugaan permufakatan melakukan akses ilegal.
“Dengan menggunakan akses di lingkungan Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri,” tuturnya.
Atas pelanggaran itu, Eko dinyatakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, juncto sejumlah ketentuan Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Tidak terima dengan putusan tersebut, Eko Hadi menyatakan banding.
Dalam perkara penyadapan, empat perwira tinggi Polri telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mantan Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi, dan mantan Dirtipnarkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso.
Penyidik menduga penyadapan dilakukan tanpa mengikuti prosedur Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010. Sejumlah nomor telepon dimasukkan ke sistem penyadapan tanpa surat permohonan penyidik maupun surat perintah.
Sasaran penyadapan diduga tidak hanya Presiden, tetapi juga pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, dan pengusaha.
Dalam konstruksi perkara, Listyo disebut menentukan sasaran sekaligus menerima hasil pemantauan. Slamet diduga meneruskan instruksi dan laporan kepada Listyo, sedangkan Eko memberikan persetujuan penyadapan.
Sementara itu, Ahrie diduga meneruskan perintah kepada operator penyadapan dan melaporkan hasilnya. Rangkaian instruksi disebut berlangsung secara lisan maupun melalui aplikasi WhatsApp.
Penyidik juga mendalami dugaan penggunaan sistem penyadapan di luar prosedur resmi, termasuk penghapusan rekaman suara, berkas target, dan log aktivitas melalui sistem Lawful Interception Management System (LIMS).
Pada Oktober 2026, para tersangka diduga memerintahkan penghapusan berkas target dan catatan aktivitas penyadapan untuk menghilangkan jejak. “Kemudian dilakukan penyadapan tanpa ada kaitan dengan penegakan hukum dan menghapus jejak log pada Oktober 2026 untuk menghilangkan jejak tersebut,” kata Asep pada 3 November 2026.
Selanjutnya, Propam Polri menjadwalkan sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap Listyo pada pekan depan. Jadwal pelaksanaan sidang belum diumumkan. “Ya, minggu depan, nanti untuk harinya akan kami sampaikan,” kata Johnny.
Dari empat tersangka perkara penyadapan, Ahrie Sonta dan Eko Hadi telah menjalani sidang etik dan dijatuhi sanksi PTDH. Keduanya mengajukan banding atas putusan tersebut.
Di sisi lain, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memastikan penyidikan dugaan makar masih berfokus pada pengumpulan alat bukti dan pemeriksaan saksi. “Belum ada tersangka (dugaan makar). Masih dalam proses, sekarang kita masih dalam proses penyidikan ya, kita sedang mengumpulkan alat bukti, pemeriksaan saksi-saksi sudah kita lakukan,” kata Suyudi di Mabes Polri.
Kapolri membentuk tim khusus yang dipimpin Kabareskrim Komjen Asep Safrudin untuk mengembangkan perkara tersebut. Di sisi lain, Asep menyatakan penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menerbitkan laporan polisi terkait dugaan makar.
“Kami telah menemukan bukti permulaan yang cukup untuk membuat satu laporan polisi terkait dengan tindak pidana makar,” kata Asep di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis lalu (12/11). (*/ibn)












