Surabaya, Jatim Mandiri
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim menetapkan NK alias Nur Kholis, mantan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jatim periode Januari–Agustus 2024, sebagai tersangka baru dugaan korupsi pungutan liar perizinan. NK menjadi tersangka kelima dalam perkara tersebut dan langsung ditahan selama 20 hari, mulai 16 November hingga 5 Desember 2026, di Rutan Kejati Jatim.
Penetapan NK diumumkan dalam konferensi pers di Kantor Kejati Jatim, Senin malam (16/11). Keputusan itu tertuang dalam Surat Penetapan Tersangka Nomor Kep 1620/M.5/Fd.2/11/2026 tertanggal 16 November 2026.
Berdasarkan hasil penyidikan, NK diduga menyalahgunakan kewenangan dengan memerintahkan almarhum OS selaku Kepala Bidang Pertambangan dan ED selaku Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah meminta uang di luar ketentuan kepada pemohon izin.
Pada Bidang Pertambangan, penyidik menemukan dugaan pungutan terhadap tujuh pemohon izin dengan total Rp1,105 miliar. Sementara itu, pada Bidang Geologi dan Air Tanah, dugaan pungutan terhadap 28 pemohon selama Maret–September 2024 mencapai Rp133,5 juta.
Dengan demikian, total dugaan pungutan dari kedua bidang tersebut mencapai Rp1,2385 miliar. Penyidik juga menduga NK menerima dan menikmati Rp687,5 juta. Jumlah ini disebutkan berasal dari Bidang Pertambangan sebesar Rp552,5 juta dan Bidang Geologi dan Air Tanah sebesar Rp135 juta.
Dalam pengembangan perkara, Kejati Jatim telah menyita uang tunai Rp615 juta dan emas batangan seberat 50 gram. Penyitaan uang, disebutkan berdasarkan surat perintah tertanggal 11 Agustus 2026 dan telah memperoleh izin Pengadilan Negeri Surabaya. Sedangkan, penyitaan emas berdasarkan surat perintah tertanggal 16 April 2026, juga telah mendapatkan penetapan izin sita dari Pengadilan Negeri Surabaya.
Sebelum NK, penyidik telah menetapkan empat orang lainnya sebagai tersangka. Mereka adalah AM, Kepala Dinas ESDM periode Agustus 2024–2026; almarhum OS, Kepala Bidang Pertambangan; H, Ketua Tim Kerja Pengusahaan Air Tanah; serta ED, Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah.
Dengan penetapan NK, jumlah pejabat yang telah ditetapkan sebagai tersangka menjadi lima orang, termasuk OS yang telah meninggal dunia. NK ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Print-4810/M.5/Fd.2/11/2026 tertanggal 16 November 2026.
Dalam perkara ini, penyidik menerapkan Pasal 12 huruf e dan Pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Penyidik juga menerapkan Pasal 606 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, juncto Pasal 20 KUHP dan UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Pengusutan perkara ini menjadi bagian dari upaya penegakan hukum terhadap dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam pelayanan perizinan sektor ESDM. Proses penyidikan diharapkan mengungkap seluruh pihak yang terlibat serta aliran dana dalam perkara tersebut. (*/ibn)












