Sidoarjo, Jatimmandiri.id — Pemeriksaan Kepala Kantor Pertanahan (Kantah/BPN) Sidoarjo, Nursuliantoro, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memantik perhatian luas dari publik setempat.
Di tengah proses hukum yang berjalan, gelombang desakan dari masyarakat mengalir deras agar momentum ini dijadikan titik balik untuk membersihkan praktik pungutan liar (pungli) yang dinilai masih mencenram loket-loket pelayanan.
Pemeriksaan terhadap Nursuliantoro sendiri dilakukan oleh tim penyidik KPK di Gedung Ditreskrimum Polda Jawa Timur.
Langkah hukum tersebut mendalami jaringan aliran dana, suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB), gratifikasi, hingga dugaan sistem setoran rutin berjenjang dari daerah ke pejabat pusat di Kementerian ATR/BPN.
Pemeriksaan serentak ini turut menyasar sejumlah kepala kantor pertanahan daerah lain di Jatim, mulai dari Surabaya, Gresik, Malang, Pasuruan, hingga Bojonegoro.
Kabar mengenai pemeriksaan para petinggi pertanahan ini langsung direspons oleh para pemohon layanan yang mengaku selama ini kerap membentur tembok birokrasi berbiaya siluman.
Agus (45), salah seorang warga Sidoarjo yang tengah mengurus sertifikat secara mandiri, mengaku dibuat frustrasi dengan lambatnya alur pelayanan tanpa adanya biaya tambahan.
“Kami yang mengurus secara mandiri tanpa calo sering kali dibuat frustrasi. Berkas sengaja dicari-cari kesalahannya atau prosesnya diulur-ulur sampai berbulan-bulan. Tapi begitu ada uang rokok atau biaya tambahan nonresmi, semuanya mendadak lancar. Kalau kepala kantornya saja diperiksa karena dugaan target setoran ke pusat, ya pantas saja sistem di bawahnya jadi korup begini untuk menutupi setoran itu,” ketus Agus saat ditemui di area Kantor BPN Sidoarjo, Rabu (11/11/2026).
Senada dengan Agus, pemohon mandiri lainnya berinisial AM (42) yang sedang mengurus pemecahan sertifikat tanah turut mengungkapkan kekecewaan mendalam.
Ia menilai berbagai alasan birokratis kerap dijadikan alat tawar-menawar agar warga menggunakan jasa perantara.
“Kami sebagai pemohon mandiri sering kali dipersulit dengan alasan berkas kurang lengkap atau petugasnya sedang tidak di tempat. Tapi kalau lewat oknum atau calo dengan membayar biaya tambahan di luar tarif resmi, prosesnya bisa jauh lebih cepat. Praktik pungli terselubung seperti ini yang membuat kami resah,” ujar AM.
Bagi AM dan sebagian besar warga, kabar diperiksanya pimpinan BPN Sidoarjo tidak lagi mengejutkan.
Mereka menilai carut-marut di tingkat bawah merupakan cerminan dari budaya birokrasi koruptif yang mengalir hingga ke struktur atas.
Oleh karena itu, warga mendesak agar penegakan hukum ini menyentuh akar persoalan hingga tuntas.
“Mendengar kepala kantor diperiksa KPK, kami berharap ini menjadi pintu masuk untuk bersih-bersih total. Jangan hanya menyasar pejabat di atas, tetapi praktik pungli harian yang langsung mencekik masyarakat kecil di loket pelayanan juga harus diberantas habis,” tegas AM.
Sebelumnya, KPK memanggil sembilan kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) di Jatim sebagai saksi terkait kasus dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di Kementerian ATR/BPN.
“Pemeriksaan dilakukan di dua tempat berbeda. Pemeriksaan pertama dilakukan di Kantor Ditreskrimum Polda Jawa Timur,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.
Sembilan Kantah yang dipanggil adalah Rarif Setiawan selaku Kakantah Kabupaten Gresik (2025 sampai dengan sekarang), Wida Rahardian Aji selaku Kakantah Surabaya I (2025 sampai dengan Sekarang), Agung Basuki sebagai Kakantah II (2026 sampai dengan sekarang), dan Kakantah Kabupaten Lamongan (2025-Mei 2026), serta Nursuliantoro selaku Kakantah Kabupaten Sidoarjo (2025 sampai dengan sekarang).
Lalu, Nasep Vandi Sulistyo selaku Kakantah Kabupaten Situbondo dan Kakantah Kabupaten Banyuwangi (2025 sampai dengan April 2026), Mateus Joko Slameto selaku Kakantah Kabupaten Mojokerto (2025 sampai sekarang), Istanto Nurhidayat selaku Kakantah Kabupaten Malang (2025 sampai sekarang); dan Ir M Sochib Lutfi selaku Kakantah Kabupaten Jember (2026 sampai dengan sekarang).
