Intisari Berita:
- Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim secara resmi menyetujui penetapan Raperda APBD Jatim TA 2027 pada rapat paripurna, Rabu (11/11/2026).
- Juru Bicara Fraksi Golkar Jairi Irawan memberikan sederet catatan strategis, mulai dari kemandirian BLUD RSUD, optimalisasi aset daerah dan BUMD, hingga rute baru Trans Jatim.
- Struktur belanja APBD 2027 sebesar Rp27,63 triliun didorong agar tepat sasaran pada pengentasan kemiskinan dan pembenahan pengangguran lulusan SMK.
Surabaya, Jatim Mandiri — Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Jawa Timur secara resmi menyatakan persetujuannya terhadap penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Jawa Timur Tahun Anggaran 2027 menjadi Perda definitif. Kesepakatan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna pendapat akhir fraksi di Gedung DPRD Jatim, Rabu (11/11/2026), sebelum draf diajukan untuk proses fasilitasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Kendati menyetujui postur pendapatan daerah Rp26,54 triliun dan pagu belanja Rp27,63 triliun, Juru Bicara Fraksi Partai Golkar, Jairi Irawan, menegaskan bahwa APBD 2027 harus dieksekusi secara optimal, hati-hati, dan adaptif terhadap kapasitas fiskal daerah guna menopang sembilan prioritas pembangunan Jatim.
Soroti Evaluasi Makro: Catatan Kemiskinan Madura dan Pengangguran SMK
Dalam pandangannya, Jairi membeberkan sejumlah capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Jatim, seperti pertumbuhan ekonomi Triwulan I-2026 sebesar 5,16 persen, penurunan angka kemiskinan ekstrem menjadi 0,29 persen per 2025, serta penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ke level 3,71 persen.
Meski menunjukkan tren positif, Fraksi Golkar menggarisbawahi beberapa pekerjaan rumah fundamental yang wajib diintervensi oleh APBD 2027:
- Disparitas IPM Antarwilayah: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jatim naik ke angka 76,13 pada 2025, namun ketimpangan di wilayah Madura memerlukan perhatian serius dan berkelanjutan.
- Tantangan Ketenagakerjaan: Pemprov Jatim didesak menuntaskan tingginya angka pengangguran terbuka yang didominasi oleh lulusan SMK.
- Sinkronisasi Angka Kemiskinan: Integrasi dan sinergitas data kemiskinan antara pusat dan daerah harus diperkuat agar belanja perlindungan sosial berjalan masif dan tepat sasaran.
Poin Kritis Fraksi Golkar: Layanan BLUD hingga Tata Kelola BUMD
Melalui Jairi Irawan, Fraksi Golkar menyampaikan sejumlah penekanan strategis lintas sektor kepada eksekutif:
1. Kemandirian dan Penguatan RSUD Milik Pemprov
Menyoroti penurunan penerimaan pada sejumlah RSUD bertaraf Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Golkar mendesak adanya harmonisasi regulasi yang memperkuat posisi rumah sakit Pemprov terhadap jejaring faskes lainnya tanpa menurunkan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Dinas Kesehatan juga diminta memperkuat promosi kesehatan guna menekan defisit anggaran kepesertaan BPJS.
2. Koridor Baru Trans Jatim di Wilayah Bakorwil
Seiring penyusunan Perda Transportasi Publik, belanja Dinas Perhubungan Jatim didorong untuk merealisasikan pembukaan koridor baru bus Trans Jatim, setidaknya menjangkau rute-rute strategis di bawah koordinasi Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil).
3. Optimalisasi Aset dan Profesionalisme BUMD
Golkar meminta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) digenjot melalui pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) yang belum tergarap optimal.. Selain itu, pengelolaan BUMD wajib bertransformasi secara profesional dengan menggandeng akuntan independen serta mengacu pada rekomendasi Pansus dan Komisi C DPRD Jatim.
Restu Politik Menuju Kemajuan Terukur
Dengan mempertimbangkan seluruh hasil telaah di tingkat komisi dan Badan Anggaran (Banggar), Fraksi Partai Golkar secara resmi menyatakan menerima postur final yang telah disepakati.
“Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Fraksi Partai Golkar menyetujui penetapan Perda APBD Tahun Anggaran 2027 sebagaimana struktur yang disepakati di tingkat Banggar dan TAPD. Semoga menjadi kemajuan daerah dan peningkatan kesejahteraan warga Jatim secara terukur dan berkelanjutan,” pungkas Jairi.
