Khofifah dan DPRD Sahkan Raperda APBD Jatim 2027

Intisari Berita:

• DPRD Jatim bersama Gubernur Khofifah resmi menyetujui Raperda APBD Jatim TA 2027 dengan pendapatan daerah Rp26,54 triliun dan belanja daerah Rp27,63 triliun.
• Defisit anggaran senilai Rp1,09 triliun tertutup pembiayaan netto dengan nilai setara, menyisakan SiLPA tahun berjalan sebesar nol rupiah.
• Postur anggaran diarahkan pada sembilan prioritas pembangunan daerah serta segera diserahkan ke Mendagri maksimal tiga hari untuk evaluasi.

Surabaya, Jatim Mandiri — Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur secara resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Timur Tahun Anggaran 2027, Rabu (11/11/2026). Kesepakatan strategis ini ditandai dengan penandatanganan bersama antara pimpinan DPRD Jatim dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Gedung DPRD Jatim, Jalan Indrapura, Surabaya.

Dalam persetujuan tersebut, postur APBD Jatim TA 2027 memproyeksikan target pendapatan daerah sebesar Rp26.545.767.113.036 atau sekitar Rp26,54 triliun, sedangkan pagu belanja daerah dialokasikan menembus Rp27.636.590.490.796 atau berkisar Rp27,63 triliun.

Rincian Defisit Rp1,09 Triliun dan Penyeimbang Pembiayaan Netto

Dengan selisih antara proyeksi pendapatan dan beban belanja daerah tersebut, neraca APBD Jatim 2027 mencatatkan defisit sebesar Rp1.090.823.337.760 (sekitar Rp1,09 triliun). Namun, struktur fiskal tetap terjaga seimbang karena nominal defisit itu ditutup penuh melalui pos pembiayaan netto dengan nilai yang sama persis, yakni sekitar Rp1,09 triliun.

Skema penyeimbangan anggaran ini memastikan perhitungan akhir sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SiLPA) tahun 2027 berada pada angka nol rupiah.

Postur Fiskal APBD Jatim TA 2027 Hasil Pembahasan Banggar

• Pendapatan Daerah: Rp26.545.767.113.036 (~Rp26,54 triliun)
• Belanja Daerah: Rp27.636.590.490.796 (~Rp27,63 triliun)
• Defisit Anggaran: Rp1.090.823.337.760 (~Rp1,09 triliun)
• Pembiayaan Netto: Rp1.090.823.337.760 (~Rp1,09 triliun)
• SiLPA Tahun Berkenaan: Rp0 (Nol rupiah)

Efisiensi Belanja Pegawai dan Pemotongan Dana Cadangan Rp75 Miliar

Dalam penyampaian pendapat akhirnya, Gubernur Khofifah menegaskan bahwa penyusunan APBD 2027 telah melalui rangkaian uji teknokratis dan politis bersama parlemen, berawal dari RKPD, KUA-PPAS, hingga penyelarasan intensif bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jatim.

Khofifah mengungkapkan, terdapat pergeseran alokasi dalam postur akhir APBD. Penyesuaian itu mencakup pemotongan alokasi pengeluaran pembiayaan dana cadangan senilai Rp75 miliar serta rasionalisasi belanja operasional birokrasi.

“Efisiensi belanja pegawai yang dialihkan alokasinya untuk belanja prioritas,” terang Khofifah dalam pendapat akhirnya di hadapan anggota dewan.

Penyaluran Anggaran Berfokus pada 9 Prioritas Pembangunan Daerah

Rasionalisasi belanja birokrasi tersebut disalurkan secara fokus untuk menopang sembilan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2027 mendatang. Kebijakan alokasi fiskal diproyeksikan langsung pada sektor-sektor yang bersentuhan dengan produktivitas ekonomi warga dan kesejahteraan sosial.

Adapun sembilan fokus pembangunan Jawa Timur dalam APBD 2027 meliputi:

1. Percepatan program pengentasan kemiskinan ekstrem dan reguler.
2. Perluasan akses kesempatan kerja bagi masyarakat.
3. Penguatan konektivitas infrastruktur wilayah terintegrasi.
4. Peningkatan kesejahteraan sektor agraris (petani, peternak, dan nelayan).
5. Peningkatan akses serta mutu layanan pendidikan.
6. Penguatan derajat dan fasilitas kesehatan masyarakat.
7. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
8. Penguatan sendi-sendi kehidupan masyarakat harmonis dan inklusif.
9. Komitmen perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup berkelanjutan.

Tahapan Selanjutnya: Evaluasi Kemendagri dalam Tiga Hari

Dengan disetujuinya dokumen rancangan ini oleh legislatif dan eksekutif, Pemprov Jatim bergerak cepat merampungkan prosedur legalitas berikutnya ke pemerintah pusat sebelum Raperda resmi diundangkan menjadi Lembaran Daerah.

“Selanjutnya, sebelum ditetapkan menjadi Perda Provinsi Jatim tentang APBD TA 2027, Raperda yang telah disetujui bersama ini akan segera disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 hari sejak tanggal persetujuan untuk dilakukan evaluasi,” pungkas Khofifah.