HukrimJatimKota Besar

Polda Jatim Jerat WNA Suriah Kasus TPPO di Sidoarjo

Penulis: Moris Mangke
×

Polda Jatim Jerat WNA Suriah Kasus TPPO di Sidoarjo

Sebarkan artikel ini
Polda Jatim
Pers rilis ungkap kasus TPPO di Mapolda Jatim
Example 468x60

Intisari Berita:

Tampilkan Gambar Gambar dari jatimmandiri.id
  • Polda Jatim menetapkan seorang WNA asal Suriah berinisial FD sebagai tersangka dugaan TPPO terhadap 19 pekerja di Kecamatan Taman, Sidoarjo.
  • Para korban direkrut melalui media sosial dengan iming-iming kerja restoran, namun dipaksa bekerja melampaui batas dan diupah tak layak meski restoran belum beroperasi.
  • Dari 19 korban yang tereksploitasi sepanjang Mei hingga Oktober 2026, satu orang di antaranya teridentifikasi masih berstatus anak di bawah umur.

Surabaya, Jatim Mandiri — Modus lowongan kerja di media sosial kembali menelan korban praktik Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Subdit Remaja, Anak, dan Wanita (PPA-PPO) Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) resmi menetapkan seorang warga negara asing (WNA) asal Suriah berinisial FD sebagai tersangka atas dugaan eksploitasi terhadap 19 tenaga kerja di Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo.

Perkara pidana ini bermula dari janji manis penempatan kerja di sebuah restoran yang ditawarkan langsung oleh tersangka secara daring. Namun, alih-alih memperoleh pekerjaan formal dan penghidupan layak, para korban justru terjebak dalam pusaran eksploitasi tenaga kerja selama sekitar enam bulan, terhitung sejak Mei hingga Oktober 2026.

Restoran Belum Buka, Karyawan Dipaksa Bekerja Tanpa Upah Layak

Penyelidikan kepolisian mengungkap fakta janggal di balik operasional usaha tersangka. Meski restoran miliknya berstatus belum beroperasi, tersangka FD tetap mempekerjakan dan menekan para karyawan untuk menjalankan berbagai instruksi di luar batas kesepakatan awal.

Direktur PPA PPO Polda Jatim, Kombes Pol Ganis Setyaningrum, menerangkan bahwa beban kerja fisik yang ditimpakan kepada para pekerja sudah melampaui ambang batas kemampuan wajar, ditambah dengan nominal gaji yang jauh dari kesepakatan saat proses perekrutan.

Baca Juga  Pemkab Nganjuk Matangkan Persiapan Pilkades Serentak 2027

“Padahal diketahui bahwa resto tersebut belum beroperasi. Namun selama karyawan tersebut tetap dipaksa untuk bekerja dan bahkan pekerjaan yang melampaui batas kemampuan karyawan dan gaji pun tidak sesuai,” ungkap Ganis.

Peran Sentral Tersangka FD: Mulai dari Merekrut hingga Teror Kontrak Kerja

Penyidik Polda Jatim membeberkan bahwa posisi tersangka FD sangat sentral dan dominan dalam dugaan rantai perdagangan orang ini. WNA Suriah tersebut tidak hanya memposisikan dirinya sebagai pemilik modal, tetapi memegang kendali penuh secara personal dari hulu hingga hilir hubungan kerja para korban.

Bentuk Pengendalian Sepihak Tersangka FD

  • Perekrutan Digital Mandiri: Menyisir dan menjaring calon tenaga kerja langsung melalui berbagai kanal media sosial.
  • Penyaringan dan Kontrak Kerja: Menentukan sepihak proses seleksi penerimaan karyawan dan pembuatan draf perjanjian kerja.
  • Instruksi Beban dan Jam Kerja: Menetapkan jam operasional secara sepihak dan membebankan tugas berat di luar kesepakatan profesi restoran.
  • Tekanan Pelaksanaan Kontrak: Mengirimkan pesan-pesan peringatan bernada ancaman terkait pelaksanaan kontrak melalui aplikasi perpesanan WhatsApp.

Satu Korban Anak di Bawah Umur, Bagian dari 45 Kasus TPPO Polda Jatim

Kondisi yang dialami para korban semakin memprihatinkan karena dari total 19 korban yang diduga mengalami eksploitasi terstruktur tersebut, penyidik mengidentifikasi satu orang korban di antaranya masih berusia anak-anak.

Polda Jatim mencatat bahwa pengungkapan kasus eksploitasi restoran di Kecamatan Taman, Sidoarjo ini menambah deretan panjang penanganan kasus perdagangan orang di Jawa Timur. Perkara ini menjadi salah satu dari total 45 perkara TPPO yang berhasil diungkap jajaran Polda Jatim bersama kepolisian resor (polres) jajaran sepanjang tahun 2026.

Menyikapi maraknya modus serupa, kepolisian mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan ekstra terhadap tawaran pekerjaan di media sosial. Warga diminta kritis meneliti transparansi legalitas tempat kerja, rincian deskripsi tugas, kepastian upah, hingga batasan jam kerja sebelum menyepakati hubungan ketenagakerjaan.

Baca Juga  Mitos "Kampung Mati" Dusun Sokoliman Nganjuk
Example 300250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Daerah

Pasuruan, Jatim Mandiri Kapolres Pasuruan AKBP Irawan Setyono mengunjungi SMAN Taruna Madani Jatim melalui Program Polri Peduli Pendidikan, Senin (9/11)….