Nganjuk, Jatimmandiri.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nganjuk bersiap menghadapi agenda demokrasi tingkat desa yang masif.
Pemkab mulai mematangkan persiapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Tahun 2027 yang dijadwalkan bergulir pada 11 Februari 2027 mendatang, serta pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tahun 2026.
Sebagai langkah awal, rapat koordinasi intensif digelar untuk memfokuskan penyamaan ketentuan teknis penerbitan dokumen persyaratan bagi para bakal calon kepala desa maupun calon anggota BPD.
Asisten Pemerintahan Kabupaten Nganjuk, Tri Wahyu Kuncoro, menjelaskan bahwa pembahasan utama dalam rapat tersebut mencakup standardisasi penerbitan Surat Keterangan Warga Negara Indonesia (SK-WNI), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), serta berbagai ketentuan umum lainnya yang menjadi syarat mutlak pendaftaran.
“Kita menyamakan aturan teknis agar setiap desa memiliki standar persyaratan yang sama untuk para calon,” ujar Tri, Rabu (14/10/2026).
Seluruh rangkaian tahapan pelaksanaan pesta demokrasi desa ini memiliki landasan hukum yang kuat. Yakni, mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2026 tentang Desa.
“Khususnya pada ketentuan Pasal 55,” beber Tri.
Guna menjamin kelancaran jalannya pesta demokrasi tingkat akar rumput ini, Pemkab Nganjuk memastikan akan terus menggalakkan koordinasi lintas sektoral bersama pihak kecamatan serta perangkat desa.
“Langkah ini diambil agar proses pendaftaran hingga verifikasi berkas administrasi dapat berjalan tertib, transparan, dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan,” tuntas Tri.
