Intisari Berita:
- Anggota Komisi B DPRD Surabaya Machmud mendesak APBD 2027 sebesar Rp12,908 triliun (belanja daerah Rp12,6 triliun) difokuskan memutus mata rantai kemiskinan dan ketidakadilan.
- Ketiadaan gedung SMP negeri di 99 kelurahan disorot tajam karena baru 64 dari 163 kelurahan di Surabaya yang memiliki sekolah negeri hingga memicu persoalan PPDB zonasi.
- Machmud mengkritisi alokasi belanja pegawai pemkot yang menembus Rp3,4 triliun dan menuntut aparatur birokrasi meningkatkan mutu pelayanan publik bagi masyarakat.
Surabaya, Jatim Mandiri — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya memberikan catatan kritis terkait sasaran alokasi belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 yang disahkan sebesar Rp12,908 triliun. Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya, Mochamad Machmud, menegaskan bahwa kekuatan fiskal daerah dengan proyeksi belanja mencapai Rp12,6 triliun tersebut wajib dialokasikan murni untuk memutus persoalan mendasar warga di akar rumput.
Pernyataan tersebut ditekankan bertepatan dengan momentum pengesahan APBD Surabaya pada rapat paripurna Hari Pahlawan, Selasa (10/11/2026). Menurut politisi senior Partai Demokrat ini, postur anggaran belasan triliun rupiah tersebut harus membawa impak nyata dalam menuntaskan problem kemiskinan, ketimpangan sosial, ketertinggalan pendidikan, hingga kekurangan fisik bangunan sekolah negeri.
“APBD 2027 itu harus digunakan untuk melawan kemiskinan, melawan ketidakadilan, melawan ketertinggalan pendidikan, dan melawan kekurangan bangunan gedung-gedung sekolah,” tegas Machmud di Surabaya.
Defisit Gedung SMP: Baru 64 dari 163 Kelurahan Miliki Sekolah Negeri
Mantan jurnalis senior ini membedah ketimpangan infrastruktur pendidikan yang dinilainya masih membebani para orang tua murid setiap tahun ajaran baru. Dari total 163 kelurahan di seluruh penjuru Kota Surabaya, fasilitas gedung Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri tercatat baru menjangkau 64 kelurahan.
Ketiadaan fasilitas SMP negeri di 99 kelurahan lainnya kerap memicu karut-marut pelaksanaan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Dampaknya, anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah kerap kehilangan kesempatan mengakses pendidikan negeri yang terjangkau di sekitar domisili mereka.
Selain problem disparitas zonasi, Machmud membeberkan temuan faktual di lapangan mengenai belum meratanya jangkauan program-program bantuan pemerintah kota. Sejumlah warga dinilai belum tersentuh maksimal oleh intervensi program seperti Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu/bedah rumah), beasiswa Pemuda Tangguh, serta sokongan operasional pendidikan lanjutan.
Bahkan di lapangan, ia mendapati kenyataan memprihatinkan warga yang kesulitan membeli beras kebutuhan pokok, maraknya anak putus sekolah, hingga kasus ijazah kelulusan siswa yang masih tertahan di sekolah swasta akibat kendala biaya.
Alokasi Belanja Pegawai Tembus Rp3,4 Triliun: Pelayanan Publik Wajib Ditingkatkan
Di samping persoalan bantuan sosial dan fasilitas umum, Machmud menyoroti secara tajam porsi belanja pegawai di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Alokasi belanja aparatur — mulai dari jajaran wali kota, wakil wali kota, hingga staf di tingkat kelurahan — menyedot anggaran daerah hingga mencapai Rp3,4 triliun.
Machmud mengingatkan bahwa tingginya serapan anggaran gaji pegawai harus berbanding lurus dengan dedikasi kinerja dan kualitas pelayanan birokrasi kepada masyarakat.
“Gaji pegawai pasti tercapai dan terserap, tetapi apakah anggaran itu juga terserap untuk masyarakat? Dengan tingginya pendapatan, maka tinggi pula gaji pegawai di pemkot sebesar Rp3,4 triliun. Maka saya minta pelayanan kepada masyarakat juga ditingkatkan, jangan lagi enak-enakan karena uang itu bersumber dari uang rakyat, dari pajak dan retribusi,” cetus Machmud.
DPRD Minta Pemkot Terapkan Skala Prioritas Pengentasan Masalah Sosial
Dengan total volume APBD 2027 sebesar Rp12,908 triliun dan pagu belanja daerah Rp12,6 triliun, DPRD Surabaya menilai ruang fiskal kota sangat memadai untuk melakukan intervensi struktural secara tuntas.
Kunci efektivitas anggaran kini berada pada komitmen seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dalam mengeksekusi program berbasis skala prioritas riil. Dewan mendesak agar alokasi anggaran benar-benar difokuskan pada pemenuhan hak dasar warga, penuntasan problem ijazah tertahan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Pahlawan.
