Intisari Berita:
- Pemkot dan DPRD Surabaya resmi mengesahkan APBD TA 2027 senilai Rp12,9 triliun bertepatan dengan momentum Hari Pahlawan, Selasa (10/11/2026).
- Prioritas belanja difokuskan pada perluasan bansos warga desil 1 dan 2, kelanjutan program Rutilahu, serta target penuntasan titik banjir di bawah 10 cm.
- Sektor pelayanan dasar mengunci jaminan pendidikan gratis tanpa pungutan LKS, beasiswa berkelanjutan, hingga penataan petugas puskesmas ke kampung.
Surabaya, Jatim Mandiri — Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya secara resmi mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 dengan total kekuatan fiskal mencapai Rp12,9 triliun. Penetapan bersejarah ini ditandai dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama antara Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan pimpinan DPRD Kota Surabaya dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Surabaya, Selasa (10/11/2026).
Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda) APBD 2027 yang bertepatan dengan momentum peringatan Hari Pahlawan tersebut diarahkan sepenuhnya untuk mempercepat laju pembangunan, memperkuat ketahanan pelayanan dasar warga, serta menuntaskan persoalan kemiskinan dan infrastruktur perkotaan.
Dalam pendapat akhirnya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh jajaran legislatif atas dedikasi, koreksi, dan masukan substantif sepanjang proses bedah anggaran berlangsung hingga titik kesepakatan.
“Semoga Raperda yang diparipurnakan hari ini bisa bermanfaat dan bermakna bagi seluruh masyarakat Kota Surabaya. Karena itulah tujuan anggaran Raperda 2027 Kota Surabaya disahkan: bisa menurunkan angka kemiskinan, angka stunting, pengangguran terbuka, hingga gini rasio,” ujar Eri Cahyadi.
Struktur APBD 2027: Belanja Rp12,6 Triliun dan Komposisi Pembiayaan Neto
Berdasarkan konstruksi postur keuangan yang disahkan, total Belanja Daerah Kota Surabaya pada tahun 2027 diproyeksikan sebesar Rp12,6 triliun. Alokasi belanja tersebut didistribusikan ke dalam tiga pos utama:
- Belanja Operasi: Rp9,8 triliun (porsi terbesar untuk layanan publik dan tata kelola pemerintahan)
- Belanja Modal: Rp2,7 triliun (akselerasi pembangunan sarana fisik dan infrastruktur strategis)
- Belanja Tidak Terduga (BTT): Rp47,6 miliar (mitigasi darurat bencana dan kebutuhan mendesak)
Di sisi penerimaan, target Pendapatan Daerah dipatok pada angka Rp11,1 triliun, yang ditopang oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp8,4 triliun serta kucuran dana transfer pemerintah sebesar Rp2,6 triliun.
Adapun pada neraca pembiayaan daerah, pos penerimaan direncanakan menyentuh angka Rp1,7 triliun. Angka ini bersumber dari proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) TA 2026 sebesar Rp395,9 miliar dan pinjaman daerah senilai Rp1,3 triliun. Dikurangi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp253 miliar, maka pembiayaan neto ditetapkan senilai Rp1,5 triliun, dengan sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) tahun berkenaan dipatok nihil (Rp0).
Perluas Bansos Warga Desil 1-2 dan Kelanjutan Program Rutilahu
Salah satu terobosan kebijakan yang ditekankan Wali Kota Eri Cahyadi dalam APBD 2027 adalah perluasan jaring pengaman sosial. Pemkot Surabaya berkomitmen menutup celah ketimpangan bantuan sosial dengan menyisir seluruh keluarga prasejahtera yang selama ini luput dari skema bantuan reguler.
“Dengan kekuatan APBD, kita sepakat dengan DPRD maka insyaallah desil satu sampai dua yang tidak ter-cover akan kita bantu semuanya,” tegas Wali Kota Eri.
Selain perluasan kuota bansos pangan dan jaminan sosial keluarga miskin, pos anggaran renovasi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) dipastikan tetap berjalan masif untuk memastikan hunian warga Surabaya memenuhi standar kelayakan, kesehatan, dan ketahanan struktur.
Fokus Mitigasi Banjir: Target Genangan Tak Lebih dari 10 Sentimeter
Di sektor infrastruktur lingkungan, penanganan banjir perkotaan tetap menjadi prioritas utama yang mendapat sokongan belanja modal secara intensif. Pemkot Surabaya menargetkan integrasi saluran primer, sekunder, dan tersier yang telah dibangun selama beberapa tahun terakhir dapat beroperasi maksimal pada 2027.
“Semoga titik-titik banjir yang sudah kita selesaikan hari ini akan bisa maksimal sehingga di tahun depan Surabaya bisa lebih menyelesaikan banjir, tidak ada titik yang lebih dari sekitar 10 senti. Itu yang kita lakukan. Itulah komitmen bersama,” papar Eri mengenai target reduksi genangan air di berbagai kawasan rawan.
Layanan Dasar: Petugas Puskesmas Masuk Kampung dan Larangan Pungutan LKS
Pada pilar pelayanan dasar publik, sektor pendidikan dan kesehatan masyarakat memperoleh proteksi alokasi anggaran yang mutlak. Di bidang kesehatan, pemkot menyiapkan strategi jemput bola dengan merestrukturisasi operasional puskesmas, termasuk menugaskan tenaga medis keluar dari gedung fasilitas untuk aktif menyisir pemukiman warga.
“Kita juga memindahkan semua (petugas) puskesmas yang ada di dalam perkampungan untuk keluar dari kampung agar kesehatan ini juga bisa maksimal,” jelasnya terkait pemerataan pemantauan status gizi dan kesehatan lingkungan warga.
Sementara di sektor pendidikan, Pemkot Surabaya menjamin kelanjutan bantuan beasiswa serta menegaskan proteksi biaya pendidikan bagi keluarga tidak mampu. Eri Cahyadi menggarisbawahi larangan keras terhadap praktik pungutan tambahan di sekolah negeri, khususnya jual beli Lembar Kerja Siswa (LKS).
“Pendidikan harus gratis, tidak boleh ada lagi seperti pungutan LKS. Tetapi LKS kita akan tentukan sendiri dengan perhitungan yang kita akan buat, sehingga betul-betul yang diinginkan pemerintah kota dan DPRD itu adalah pendidikan dan kesehatan sebagai pelayanan dasar bisa maksimal untuk warga Kota Surabaya,” pungkasnya.
