Intisari Berita:
- Pemkot Surabaya resmi mendirikan sekolah PAUD khusus perdana bagi anak penyandang disabilitas pada tahun ajaran ini.
- Bekerja sama dengan Unesa lewat program Sapa Inklusi, guru PAUD dilatih teknik deteksi dini serta pendampingan belajar ramah disabilitas.
- Penyisiran anak usia 5–6 tahun diperkuat lewat Kampung Pancasila dan ASN RW guna menyokong fondasi wajib belajar 13 tahun.
Surabaya, Jatim Mandiri — Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus memperluas aksesibilitas pendidikan anak usia dini (PAUD) yang inklusif dengan mendirikan sekolah khusus bagi anak penyandang disabilitas. Langkah terobosan ini diimbangi dengan akselerasi pelatihan bagi para guru PAUD agar memiliki kapasitas deteksi dini anak berkebutuhan khusus, sekaligus menjamin hak setiap anak memperoleh layanan pendidikan yang adil dan merata sejak fase emas tumbuh kembang.
Ketua Bunda PAUD Surabaya, Rini Indriyani, menegaskan bahwa kehadiran unit PAUD khusus merupakan komitmen konkret Pemkot Surabaya agar anak-anak istimewa tidak kehilangan momentum belajar sejak dini. Pada tahun ajaran berjalan, pemkot telah menyelesaikan pembangunan satu lokasi PAUD khusus yang langsung menuai sambutan antusias dari para orang tua.
“Untuk anak PAUD, alhamdulillah tahun ajaran ini kita membangun sekolah khusus anak penyandang disabilitas atau anak-anak khusus. Antusiasnya luar biasa, meskipun saat ini baru satu tempat karena keterbatasan yang ada. Kami berharap ke depan semakin banyak anak yang bisa terfasilitasi,” ujar Rini di Surabaya, Senin (9/11/2026).
Sinergi Sapa Inklusi Unesa dan Ruang Kreasi 5 Rumah Anak Prestasi
Penyediaan infrastruktur fisik sekolah diimbangi dengan penguatan kompetensi sumber daya manusia tenaga pendidik. Pemkot Surabaya secara resmi bermitra dengan Universitas Negeri Surabaya (Unesa) lewat program Sapa Inklusi, yang membekali guru PAUD dan TK dengan metodologi deteksi dini serta pola pendampingan pedagogis yang adaptif di dalam kelas.
Di samping pendidikan formal, ekosistem inklusi di Kota Pahlawan kian kokoh berkat jaringan Rumah Anak Prestasi (RAP) yang telah beroperasi di lima wilayah kota Surabaya. Fasilitas terpadu ini membuka ruang pembinaan bakat non-akademis, mulai dari seni lukis, kriya batik, hingga eksplorasi instrumen musik bagi anak-anak yang membutuhkan pendekatan alternatif.
“Harapannya, semakin banyak guru PAUD yang mendapatkan pelatihan sehingga kemampuan mendeteksi dan mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus bisa tersebar di seluruh wilayah Surabaya,” tutur Bunda Rini.
Pemetaan Usia 5–6 Tahun: Kolaborasi Kampung Pancasila dan ASN Balai RW
Guna mewujudkan pemerataan menyeluruh, Pemkot Surabaya menggerakkan struktur Bunda PAUD di tingkat kecamatan dan kelurahan dengan menggandeng motor penggerak Kampung Pancasila. Tim gabungan ini menyisir dan memetakan secara detail anak rentang usia 5 hingga 6 tahun untuk mengidentifikasi persoalan mendasar di lapangan, baik kendala biaya ekonomi, keterbatasan jarak tempuh, maupun kondisi disabilitas fisik dan sensorik.
“Ketika ditemukan anak yang belum sekolah karena tidak punya biaya, kita bisa mengupayakan beasiswa, CSR, hingga melalui Kampung Pancasila. Ada kampung yang ketika mengetahui anak usia 5–6 tahun belum sekolah, kemudian menyekolahkan anak tersebut menggunakan biaya swadaya masyarakat,” jelas Rini memaparkan kuatnya modal sosial warga.
Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya, Febrina Kusumawati, menambahkan bahwa basis data pemetaan riil tersebut menjadi fondasi utama dalam memformulasikan intervensi kebijakan yang presisi. Anak yang terkendala biaya atau sarana langsung diakomodasi melalui koordinasi lintas sektor, termasuk peran aktif para ASN pendamping di tingkat RW.
“Kalau ada anak yang belum sekolah karena kendala biaya, bisa disampaikan melalui pendamping ASN di wilayah atau Bunda PAUD kelurahan. Nanti kami melakukan pemetaan dan asesmen untuk melihat kebutuhan serta mencarikan solusi yang sesuai,” tegas sosok yang akrab disapa Febri tersebut.
Dorongan CSR Swasta dan Fondasi Wajib Belajar 13 Tahun
Ketua Dewan Pendidikan Surabaya sekaligus Wakil Rektor Bidang Pendidikan, Kemahasiswaan, dan Alumni Unesa, Prof. Martadi, menilai keterlibatan sektor swasta lewat program tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) menjadi kunci percepatan pemerataan layanan PAUD. Sinergi swasta dapat diarahkan pada penyediaan alat peraga edukasi (APE), revitalisasi ruang belajar, pemberian beasiswa, penguatan wawasan orang tua, hingga pembukaan akses kunjungan edukatif ke dunia industri.
“Banyak hal yang bisa dilakukan perusahaan, misalnya memberikan beasiswa, mengangkat anak asuh untuk pendidikan, membantu fasilitas belajar, atau melatih guru. Surabaya itu ruang belajarnya bukan hanya ruang kelas, tapi seluruh Kota Surabaya,” ungkap Prof. Martadi.
Penguatan PAUD inklusif di level akar rumput ini selaras dengan target strategis program wajib belajar 13 tahun nasional, yang menempatkan satu tahun prasekolah sebagai fondasi vital pembentukan karakter kognitif, motorik, sosial-emosional, dan kemandirian anak sebelum memasuki jenjang sekolah dasar.
Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Timur, Herdiana, menekankan bahwa ekosistem kelas prasekolah wajib memberikan rasa aman tanpa diskriminasi.
“Yang utama dalam pendidikan PAUD adalah memastikan anak merasa aman dan diterima. Guru juga harus memahami kebutuhan setiap anak, memberikan kesempatan bermain sekaligus berpikir, serta melibatkan orang tua agar pendampingan di sekolah dapat dilanjutkan di rumah,” pungkas Herdiana.
