Surabaya, Jatimmandiri.id — Ombudsman Provinsi Jawa Timur resmi menutup Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terkait maladministrasi penundaan berlarut yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris Kabupaten Banyuwangi.
Berdasarkan LHP Ombudsman Jatim Nomor Register:0355/LM/VII/2026/SBY tertanggal 4 November 2026, MPD Notaris Banyuwangi terbukti melanggar ketentuan waktu paling lama 30 hari dalam menyampaikan rekomendasi hasil pemeriksaan pelanggaran etik notaris asal Situbondo, Muhammad Yusuf Ibrahim SH MKn.
Ombudsman menilai, MPD Notaris Banyuwangi terbukti melanggar ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Pasal 17 ayat (3) dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI 15/2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris.
Keputusan ini menyusul hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Notaris Provinsi Jawa Timur. Pihaknya menjatuhkan sanksi Pemberhentian Sementara (skorsing) selama 3 bulan kepada notaris yang berkantor di Jalan A Yani Nomor 16, Dawuhan, Situbondo tersebut.
Menanggapi tuntasnya pemeriksaan Ombudsman Jatim, Julianto Tanudjaja selaku pelapor menyampaikan apresiasi yang mendalam atas respons cepat lembaga pengawas pelayanan publik tersebut.
“Kami sangat mengapresiasi langkah Ombudsman Jatim yang sigap menindaklanjuti laporan kami, sehingga persoalan penundaan ini menemui kejelasan hukum yang transparan,” ungkap Julianto, Minggu (8/11/2026).
Sebelumnya, MPW Notaris Jatim telah mengambil langkah tegas dengan menerbitkan Putusan Nomor:018/Pts/Mj.PWN.Provinsi Jawa Timur/IX/2026 tertanggal 16 September 2026.
Berdasarkan putusan tersebut, Notaris Muhammad Yusuf Ibrahim dinyatakan bersalah. Ia terbukti menggunakan keterangan palsu dalam dokumen akta otentik. Alhasil memicu laporan etik berlapis hingga berujung pada sanksi skorsing pemberhentian sementara sebagai notaris.
Atas tindakan ilegalnya itu, Yusuf diputuskan melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Tidak hanya itu, putusan ini juga memerintahkan Ketua MPD Notaris Banyuwangi untuk segera menunjuk seorang notaris di Kabupaten Situbondo sebagai pemegang protokol dari terlapor.
Sementara itu, Yakub Miradi SH MH selaku pengacara pelapor menegaskan bahwa persoalan hukum ini tidak akan berhenti di sini. Pihaknya akan terus mengawal prosesnya hingga tuntas.
Di sisi lain, ia menegaskan bahwa penegakan etik dan administrasi ini merupakan momentum penting untuk menjaga integritas serta marwah profesi hukum di Indonesia.
“Putusan dan rekomendasi yang ada membuktikan bahwa proses pengawasan berjalan. Namun, substansi persoalan hukum ini akan terus kami kawal dan bergulir secara komprehensif. Kami menghormati langkah-langkah institusional yang telah diambil, sembari memastikan bahwa seluruh aspek penegakan hukum atas tindakan melawan hukum yang menciderai kepercayaan publik diselesaikan secara tuntas,” tegas Yakub.
Terpisah, Dr Marwiyah SH MH yang ditunjuk sebagai ketua pemeriksa kasus ini oleh MPD Notaris Banyuwangi belum memberikan keterangan resmi.
Seperti diketahui, perkara ini bermula dari pengaduan yang dilayangkan oleh Julijanto Tanudjaja. Ia menduga adanya tindak pidana penggunaan keterangan palsu dalam penyusunan Akta Perjanjian Sewa Menyewa yang dibuat oleh notaris Muhammad Yusuf Ibrahim.
Perjuangan menuntut keadilan ini memakan waktu hampir satu tahun penuh. Pengaduan yang didaftarkan sejak 16 Oktober 2025 di MPD Notaris Banyuwangi sempat terombang-ambing tanpa kepastian hukum.
Bahkan, rekomendasi hasil pemeriksaan tak kunjung diberikan hingga delapan bulan lamanya. Hal ini bertentangan dengan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 15 Tahun 2020.
Merasa tidak mendapat perlindungan hukum yang layak di tingkat daerah, Julijanto membawa persoalan ini ke tingkat pusat.
Ia menyampaikan laporan langsung kepada Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, melalui program Pasti Ada Solusi pada 21 Agustus 2026. Berkat pertemuan itu, Julijanto memperoleh keadilan.
