Intisari Berita:
- Kodam V/Brawijaya memperkuat sinergi lintas sektoral dalam penegakan hukum di Jatim melalui konferensi pers penindakan di Mako Kodaeral V Surabaya.
- Kegiatan bersama Pangkoarmada RI, Gubernur Jatim, Kapolda Jatim, dan Dirjen Gakkum ESDM ini merilis tangkapan kayu serta penyelundupan pasir emas.
- Kolaborasi antarinstansi difokuskan pada pengawasan ketat sumber daya alam dan pemeliharaan stabilitas keamanan wilayah Jawa Timur.
Surabaya, Jatim Mandiri — Komando Daerah Militer (Kodam) V/Brawijaya menegaskan komitmennya dalam memperkokoh kerja sama lintas sektoral guna mengawal penegakan hukum di wilayah Jawa Timur. Wujud kolaborasi tersebut ditunjukkan melalui keikutsertaan jajaran komando kewilayahan darat dalam konferensi pers penyerahan hasil tangkapan kayu dan penggagalan penyelundupan pasir emas yang berlangsung di Markas Komando Daerah Angkatan Laut (Mako Kodaeral) V Surabaya, Rabu (4/11/2026).
Pada agenda strategis tersebut, Pangdam V/Brawijaya diwakili oleh Kepala Kelompok Staf Ahli (Kapoksahli) Pangdam V/Brawijaya bersama deretan pejabat teras matra TNI, kepolisian, pemerintah daerah, hingga kementerian teknis terkait. Kehadiran delegasi Kodam V/Brawijaya mencerminkan soliditas antarlembaga dalam menjaga kedaulatan sumber daya negara dari berbagai aktivitas ilegal yang melanggar hukum perundang-undangan.
Pertemuan Petinggi Lintas Sektoral di Mako Kodaeral V
Konferensi pers penegakan hukum ini dihadiri langsung oleh jajaran pimpinan tinggi lintas instansi, antara lain Panglima Komando Armada (Pangkoarmada) RI, Gubernur Jawa Timur, Komandan Kodaeral (Dan Kodaeral) V Surabaya, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Timur, serta Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Dirjen Gakkum) Kementerian ESDM.
Rangkaian kegiatan diawali dengan penyambutan kedatangan Pangkoarmada RI beserta rombongan di Mako Kodaeral V Surabaya yang dilanjutkan dengan ramah tamah singkat di ruang transit sebelum memasuki agenda pemaparan publik.
Pemaparan Capaian Tugas Penegakan Hukum 2026
Setelah ramah tamah, seluruh pejabat bergeser menuju area konferensi pers yang telah dipersiapkan dengan memamerkan deretan barang bukti hasil penindakan. Agenda dilanjutkan dengan penayangan video profil serta kilas capaian operasional jajaran Kodaeral sepanjang tahun 2026 sebagai representasi pelaksanaan tugas pengamanan maritim dan perairan.
Dalam kesempatan tersebut, Dan Kodaeral V Surabaya, Pangkoarmada RI, Gubernur Jawa Timur, dan Dirjen Gakkum ESDM secara bergantian menyampaikan sambutan resmi. Arahan tersebut menggarisbawahi urgensi penguatan koordinasi dan integrasi komunikasi antarlembaga dalam mengamankan kekayaan alam di wilayah teritorial Jawa Timur.
Pengecekan Barang Bukti: Tangkapan Kayu dan Pasir Emas
Memasuki sesi utama, para pejabat yang hadir meninjau langsung fisik barang bukti hasil operasi penindakan di lapangan. Pemeriksaan difokuskan pada muatan kayu hasil tangkapan serta komoditas pasir emas yang berhasil digagalkan dari upaya penyelundupan lintas wilayah.
Perketat Pengawasan Sumber Daya Alam
Sesi pengecekan ini diakhiri dengan agenda dokumentasi resmi sebagai bagian dari keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban publik atas kinerja pengawasan aparat gabungan kepada masyarakat luas.
Partisipasi Kodam V/Brawijaya menegaskan peran aktif satuan militer teritorial dalam menopang stabilitas keamanan nasional bersama pemerintah daerah, kepolisian, dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) instansi terkait. Pengawasan ketat terhadap kekayaan alam dipandang mutlak untuk mencegah kebocoran ekonomi negara.
Komitmen Berkelanjutan Menjaga Stabilitas Keamanan Wilayah
Melalui pola koordinasi yang terbangun secara berkesinambungan, seluruh instansi penegak hukum dan institusi pertahanan di Jawa Timur diharapkan mampu memfungsikan kewenangannya secara optimal sesuai koridor perundang-undangan.
Sinergi terpadu antara matra darat, laut, kepolisian, dan otoritas sipil ini menjadi modal penting guna menciptakan iklim ketertiban yang kondusif, memitigasi kejahatan lingkungan, serta melindungi segenap aset sumber daya alam demi kesejahteraan masyarakat dan kepentingan bangsa.
