Sidoarjo, Jatimmandiri.id — Di tengah semangat pelepasan kontingen skuad muda pelajar Kabupaten Sidoarjo menuju ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) XV Jawa Timur, sebuah polemik mencuat ke permukaan.
Alokasi dana hibah daerah yang digelontorkan untuk pembinaan atlet berprestasi kini diwarnai dugaan monopoli pengadaan serta benturan kepentingan.
Berdasarkan investigasi, dugaan monopoli terselubung ini terjadi pada proyek pengadaan logistik dan apparel, yang meliputi jersey, kaos tim, serta jaket resmi kontingen, dengan nilai mencapai ratusan juta rupiah.
Vendor konveksi pakaian olahraga yang keluar sebagai pemenang proyek disinyalir kuat merupakan perusahaan yang terafiliasi dengan kerabat dekat oknum anggota legislatif DPRD Sidoarjo dari komisi anggaran.
Proses penunjukan penyedia jasa tersebut diduga dirancang melalui mekanisme penunjukan langsung berdasarkan rekomendasi internal.
Penelusuran dokumen legalitas usaha menunjukkan bahwa kepemilikan korporasi pemenang mengarah kepada keluarga dari oknum politisi daerah yang bermitra dengan dinas teknis penyelenggara.
Praktik pengondisian ini menuai keluhan karena berdampak langsung pada kualitas fisik perlengkapan atlet.
Sejumlah pihak menilai material yang digunakan tipis, tidak menyerap keringat, dan tidak sebanding dengan besarnya anggaran APBD yang terserap.
Kondisi ini memicu kekecewaan mendalam dari para wali murid dan pembina olahraga.
Mereka menyayangkan lambatnya transparansi, mengingat para atlet pelajar berjuang membawa nama baik daerah, namun fasilitas dasar mereka justru diduga menjadi ajang komoditas bisnis oknum pejabat.
Kusnadi (52), salah satu perwakilan wali murid atlet pelajar Sidoarjo, mengungkapkan kekesalannya atas standar kualitas apparel yang diterima anak-anak mereka.
“Anak-anak kami sudah berlatih keras siang malam membawa nama Sidoarjo agar bisa membidik medali emas di POPDA. Tapi sangat menyedihkan ketika baju jersey dan jaket kontingen yang dibagikan kualitasnya tipis, tidak menyerap keringat, dan jahitannya asal-asalan, padahal alokasi anggaran hibah dari APBD nilainya ratusan juta rupiah. Sekarang terkuak kenapa vendor konveksinya tidak dilelang terbuka, karena ternyata dikuasai perusahaan milik keluarga oknum anggota dewan. Ini jelas monopoli terselubung. Kami meminta BPK dan Inspektorat segera mengaudit pengadaan dana hibah POPDA XV ini. Jangan biarkan keringat atlet pelajar diperas demi keuntungan bisnis keluarga pejabat,” tegas Kusnadi, Senin (2/11/2026).
Menanggapi persoalan tersebut, pengamat kebijakan publik dan tata kelola anggaran daerah menegaskan bahwa setiap pengadaan barang yang bersumber dari dana hibah wajib menjunjung tinggi asas keterbukaan dan standar mutu yang memadai.
Dr Machmud Supriyanto SH MH, selaku Pengamat Kebijakan Publik dan Hukum Administrasi Negara, turut mendesak dilakukannya langkah pemeriksaan secara mendalam.
“Pengadaan perlengkapan kontingen atlet yang dibiayai oleh dana hibah APBD harus mengacu pada standar mutu athletic-wear yang layak dan transparan. Jika penunjukan penyedia jasa apparel terbukti mengabaikan prinsip persaingan sehat dan diarahkan kepada perusahaan yang terafiliasi dengan anggota komisi anggaran DPRD, maka telah terjadi pelanggaran etika birokrasi dan regulasi pengadaan barang atau jasa. Aparat Pengawas Internal Pemerintah bersama BPK wajib melakukan audit investigasi terhadap LPJ hibah ini demi menjaga integritas pembinaan olahraga daerah,” ujar Machmud.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak dinas teknis terkait maupun anggota DPRD Sidoarjo dari komisi anggaran yang bersangkutan belum memberikan keterangan resmi perihal dugaan afiliasi pada bisnis konveksi jersey kontingen tersebut.
Masyarakat dan pegiat olahraga di Kota Delta kini mendesak agar seluruh Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan dana hibah POPDA XV dibuka secara transparan kepada publik guna memulihkan kepercayaan dan menjaga marwah prestasi olahraga daerah.
