Sidoarjo, Jatimmandiri.id — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sidoarjo dan berbagai wilayah Jawa Timur memasuki babak baru yang sarat ketegangan per awal November 2026.
Menyusul pengetatan tata kelola dari Badan Gizi Nasional (BGN) serta munculnya ancaman keselamatan pangan anak sekolah, operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Delta dirombak total dan dikunci habis-habisan oleh tim gabungan.
Langkah drastis ini dipicu oleh gelombang sanksi suspend massal BGN terhadap 6.097 dapur SPPG di seluruh Indonesia per Senin (2/11/2026) akibat kelalaian pelaporan keuangan harian (LPDH) di portal SIPGN.
Di Jatim, dampaknya meluas hingga penutupan 26 dapur di Madura dan pembekuan bertahap dapur di Sidoarjo.
Sebelumnya, BGN juga sempat membekukan sementara 19 SPPG di Sidoarjo karena belum memenuhi standar sanitasi dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
Evaluasi semakin memanas setelah SPPG Kalitengah di Kecamatan Tanggulangin dijatuhi sanksi suspend berat selama 30 hari akibat laporan dugaan keracunan makanan di salah satu pondok pesantren setempat.
Merespons situasi darurat ini, Pemkab Sidoarjo langsung mengambil tindakan radikal dengan membentuk Satgas Pengawasan MBG untuk menyisir perizinan, mengawal masa transisi sistem belanja digital berbasis ekosistem SIPLah, serta menyelaraskan regulasi baru larangan penggunaan susu kental manis demi kandungan susu segar minimal 80 persen.
Pemkab Sidoarjo mematok harga mati pada aspek kebersihan dan keselamatan anak sekolah tanpa kompromi.
Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo yang memimpin tim pengawasan medis Satgas MBG, dr Lakhsmie Herawati Yuwantina, menegaskan bahwa kelalaian standar higienitas dapur tidak akan diberi toleransi sedikit pun.
”Kami tidak mau main-main dengan keselamatan dan nyawa anak-anak sekolah di Sidoarjo. Satgas kini mewajibkan standardisasi super ketat tanpa pengecualian. Mulai dari sterilisasi bahan baku saat tiba, higienitas kru dapur yang wajib memakai masker dan sarung tangan medis, pemenuhan syarat IPAL steril, hingga batas waktu distribusi yang wajib maksimal 4 jam. Jika lewat 4 jam dari pengolahan, makanan haram dibagikan karena berisiko tinggi terkontaminasi bakteri,” tegas Lakhsmie, Senin (2/11/2026).
Di sisi lain, kebijakan suspend massal serta kerumitan birokrasi digital pelaporan harian memicu keresahan tebal dari jajaran pengelola dapur lokal.
Ketua Forum Pengusaha Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sidoarjo, Ubaidillah Nurdin, mengeluhkan sistem administrasi yang berubah cepat di awal November 2026 yang membuat para pengusaha dapur kewalahan.
”Kami di bawah ini berkomitmen penuh pada kualitas gizi anak serta siap menyerap protein peternak lokal. Namun, aturan administratif yang berubah-ubah, kerumitan SIPGN, dan sanksi suspend massal yang sangat instan ini membuat iklim investasi kami tidak tenang. Kami berharap BGN dan Satgas memberikan pembinaan yang seimbang, bukan langsung mematikan operasional dapur, karena modal yang kami keluarkan untuk membangun infrastruktur IPAL dan dapur steril ini tidak sedikit,” ungkap Ubaidillah.
Sikap tegas pengetatan ini turut mendapat dukungan penuh dari kalangan wali murid yang mengaku cemas atas maraknya kasus gangguan kesehatan di lingkungan sekolah.
Bayuseto (52), salah satu perwakilan wali murid penerima manfaat MBG di Sidoarjo, mendesak agar Pemkab Sidoarjo dan BGN tidak mengabaikan keselamatan demi sekadar mengejar target distribusi harian.
”Sebagai orang tua, kami sangat bersyukur ada program makan gratis untuk anak-anak kami. Tapi mendengar ada dapur yang dibekukan karena limbah dan ada berita keracunan di Tanggulangin, kami jadi waswas luar biasa setiap anak membawa makanan ke rumah. Kami mendukung penuh Satgas dan Dinas Kesehatan untuk menutup dapur yang tidak steril. Makanan gizi ini harus benar-benar sehat, bersih, dan segar, jangan sampai niat baik pemerintah justru membahayakan anak-anak kami,” kata Bayuseto.
Kini, Kabupaten Sidoarjo menjadi sorotan utama di Jatim.
Pertarungan antara pemenuhan target distribusi makanan gratis, penyerapan bahan baku peternak lokal, transparansi LPDH, serta pemenuhan standar kebersihan mutlak menjadi ujian hidup-mati bagi keberlangsungan program MBG di wilayah tersebut.
