Tenggarong, Jatim Mandiri – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar), Kalimantan Timur, mengejar pemenuhan target 100 persen pada 12 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan. Upaya tersebut diarahkan untuk memperkuat mutu layanan kesehatan dan mewujudkan kualitas hidup masyarakat. Capaian rata-rata hingga triwulan III 2026 masih 63,1 persen.
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri meminta Dinas Kesehatan dan seluruh puskesmas meningkatkan layanan langsung kepada masyarakat. Ia menyampaikan permintaan itu di Tenggarong, Minggu. “Kami minta Dinas Kesehatan bersama seluruh puskesmas meningkatkan layanan langsung ke masyarakat, guna mengejar target pemenuhan SPM 100 persen, karena capaian rata-rata hingga triwulan III 2026 baru 63,1 persen,” ujar Aulia.
Aulia menegaskan, SPM tidak sekadar menjadi angka dalam laporan. Pemenuhannya berkaitan dengan layanan kesehatan bagi warga dan upaya menyelamatkan masyarakat, termasuk ibu hamil, balita, serta penderita hipertensi dan diabetes. Karena itu, capaian indikator perlu ditindaklanjuti dengan perbaikan jangkauan pelayanan.
Dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Kesehatan Kukar pada 30 Oktober 2026 di Tenggarong, Aulia menyoroti layanan kesehatan usia produktif. Capaian indikator tersebut baru 25,4 persen. Menurutnya, angka itu menunjukkan skrining belum maksimal. Ia meminta Kepala Dinas Kesehatan dan seluruh kepala puskesmas turun langsung menjemput bola.
Dalam rapat tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kukar Ismi Mufiddah memaparkan evaluasi capaian 12 SPM Kesehatan dan pelaksanaan imunisasi 2026. Hingga triwulan III, pelayanan kesehatan bagi usia produktif menjadi indikator dengan capaian terendah. Kondisi itu menunjukkan perlunya penguatan pemeriksaan kesehatan dan deteksi dini penyakit tidak menular di tengah masyarakat.
Pemkab Kukar menginstruksikan percepatan dengan memprioritaskan 10 indikator SPM yang belum tercapai. Perhatian khusus diarahkan pada pelayanan usia produktif, ibu hamil, dan bayi baru lahir. Langkah tersebut ditujukan agar kelompok masyarakat yang belum memperoleh layanan sesuai standar mendapat perhatian dalam upaya peningkatan jangkauan pelayanan.
Pelayanan SPM juga diminta terintegrasi dengan program imunisasi dan posyandu agar pelaksanaannya tidak berjalan sendiri-sendiri. Selain itu, validasi data berdasarkan nama dan alamat perlu dibenahi. Pembenahan tersebut ditujukan untuk menghindari pencatatan ganda sekaligus memastikan ketepatan sasaran pelayanan.
Evaluasi imunisasi mencatat capaian Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) sekitar 5.890 anak. Dari 30 indikator imunisasi, imunisasi HPV rutin kelas 5 menjadi satu-satunya yang mencapai kategori sangat baik, dengan capaian 81,7 persen. Sebanyak 15 indikator masuk kategori baik, sementara 10 indikator masih memerlukan percepatan.
Empat indikator imunisasi berada di bawah 30 persen. Di antaranya, imunisasi DT kelas 1 belum mencapai sasaran dengan capaian 0 persen, sedangkan TD kelas 2 mencapai 2,2 persen. Bupati meminta seluruh kepala puskesmas berkomitmen mempercepat pemenuhan standar pelayanan kesehatan agar masyarakat memperoleh layanan dasar secara merata sesuai target nasional.
