Intisari Berita:
- Pemprov Jatim memfokuskan penguatan kapasitas fiskal dan pendapatan daerah dalam penyusunan Raperda APBD 2027.
- Sekdaprov Jatim Adhy Karyono memastikan seluruh catatan kritis laporan komisi DPRD Jatim ditindaklanjuti pada tahapan anggaran berikutnya.
- Pemprov Jatim tengah mempercepat pembentukan Biro Pengelolaan BMD dan BLUD, dengan tahapan draf tuntas serta asesmen kepala biro.
Surabaya, Jatimmandiri.id — Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) menetapkan langkah penguatan kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi sektor pendapatan serta penataan struktur kelembagaan internal dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Arah kebijakan strategis ini diarahkan demi menjaga daya dorong belanja daerah di tengah dinamika kebutuhan pembangunan masyarakat Jawa Timur.
Komitmen tersebut ditegaskan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur (Sekdaprov Jatim), Adhy Karyono, selepas menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Timur yang beragendakan penyampaian laporan komisi-komisi atas pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2027 di Gedung DPRD Jatim, Surabaya, Rabu (28/10/2026).
Respons Eksekutif atas Catatan Kritis Komisi DPRD Jawa Timur
Adhy Karyono menyatakan jajaran eksekutif menyambut terbuka seluruh laporan, masukan, dan evaluasi tajam yang dirumuskan oleh seluruh komisi dewan. Komisi C DPRD Jatim secara khusus menitikberatkan dorongan ekspansi dan intensifikasi pendapatan daerah agar postur belanja pembangunan semakin solid.
“Hari ini kita sudah melaksanakan rapat paripurna mendengarkan laporan dari seluruh komisi terkait dengan rancangan APBD daerah tahun 2027,” ujar Adhy Karyono.
Lebih lanjut, Adhy memaparkan bahwa komisi-komisi legislatif telah merampungkan rangkaian rapat dengar pendapat (hearing) intensif bersama dinas maupun badan yang menjadi mitra kerja sektoral masing-masing. Di sektor pelayanan dasar, Komisi E DPRD Jatim mencatat alokasi anggaran bidang kesejahteraan sosial secara umum telah terfasilitasi dengan baik, meski tetap menyertakan sejumlah prinsip evaluasi teknis bagi pihak pemerintah daerah.
“Masing-masing komisi berdasarkan sektor sudah melaporkan hasil hearing masing-masing dinas yang menjadi mitranya. Intinya bahwa laporan kami terima, kami akan pelajari lebih detail lagi, dan tentunya akan kita perhatikan dalam penyusunan anggaran APBD 2027 berikutnya di level yang lebih tinggi,” tegasnya.
Penataan Kelembagaan: Pembentukan Biro Pengelolaan BMD dan BLUD
Selain fokus pada penyehatan postur anggaran, Pemprov Jatim secara simultan menggulirkan transformasi kelembagaan. Penataan ini difokuskan melalui percepatan pembentukan Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) serta penguatan unit Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Tahapan Pembentukan dan Asesmen Jabatan
Langkah restrukturisasi kelembagaan ini disiapkan untuk memperkuat tata kelola aset daerah agar lebih profesional, akuntabel, dan berdaya guna secara ekonomi:
- Draf struktur organisasi pembentukan Biro Pengelolaan BMD telah resmi diselesaikan oleh tim kelembagaan.
- Proses seleksi dan asesmen kompetensi aparatur sipil negara (ASN) tengah bergulir untuk mengisi posisi kepala biro.
- Penguatan regulasi operasional BLUD diproyeksikan mendorong kemandirian unit kerja dalam memberikan layanan publik prima kepada masyarakat.
Penataan aset daerah melalui pembentukan biro khusus ini diharapkan menjadi instrumen strategis untuk mengamankan legalitas kekayaan milik Pemprov Jatim sekaligus mendongkrak optimalisasi kontribusi aset terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam jangka panjang.
