Malang, Jatim Mandiri – Ratusan demonstran menyampaikan tuntutan terkait dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran di tengah hujan deras di depan Kantor DPRD Kota Malang, Rabu (28/10). Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mempersilakan mahasiswa menyampaikan aspirasi dan menegaskan pemerintah daerah bersama DPRD akan meneruskannya kepada pemerintah pusat.
Aksi yang berlangsung mulai pukul 15.00 WIB itu bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Massa menyoroti persoalan ekonomi, kenaikan harga kebutuhan pokok, kelangkaan BBM subsidi, serta mahalnya biaya pendidikan dan kesehatan.
Demonstran Wahyudi menyampaikan tuntutan mengenai penyediaan lapangan kerja layak, kenaikan upah, penghapusan sistem kontrak dan alih daya, serta dukungan bagi petani, nelayan, dan masyarakat miskin perkotaan.
Massa juga meminta evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), penghentian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, penetapan kebakaran hutan dan lahan sebagai bencana nasional, serta penindakan terhadap perusahaan yang dinilai bertanggung jawab. Mereka turut menuntut pembubaran Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan dan pengusutan pelanggaran HAM berat.
Sebelumnya, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat membantah mengerahkan 40 organisasi kemasyarakatan (ormas) yang menggelar deklarasi sehari sebelum demonstrasi. “Tidak, saya tidak tahu sama sekali. Malah saya tahunya pada saat kemarin ke DPRD, ada apa kok ada panggung sini. Mereka bergerak sendiri, kami (Pemkot Malang) tidak tahu sama sekali,” ujarnya.
“Kami tidak ada masalah, silakan. Itu kan mereka menyuarakan, menyampaikan aspirasinya dan baik untuk kepentingan pemerintah sebagai masukan, introspeksi, bahan evaluasi. Tapi saya berpesan, jangan sampai anarkis,” katanya. (*/ibn)
