Jakarta, Jatimmandiri.id – Pemerintah Indonesia mulai memetakan sejumlah wilayah yang berpotensi menjadi lokasi pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN), mulai dari Kepulauan Riau (Kepri), Halmahera, Kalimantan, hingga Sumatera. Rencana ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi realisasinya masih menunggu hasil kajian kelayakan.
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah telah menjalin kerja sama dengan sejumlah negara untuk menjajaki pengembangan pembangkit listrik berbasis nuklir. Namun, penentuan lokasi dan mitra teknologi belum diputuskan karena masih dalam tahap studi dan perhitungan.
“Pemerintah Indonesia sudah melakukan kerja sama dengan beberapa negara untuk pembangkit nuklir, dan salah satu di antaranya yang masih dalam studi akan ditempatkan di Kepri,” kata Bahlil di Jakarta, Senin(26/10) seperti dikutip dari Antara.
Kepulauan Riau menjadi salah satu wilayah yang masuk dalam pertimbangan pemerintah. Selain itu, kajian juga mencakup Halmahera, Kalimantan, dan sejumlah lokasi di Sumatera. Pemetaan beberapa wilayah tersebut dilakukan untuk menilai kemungkinan pengembangan PLTN sesuai kebutuhan dan kelayakan masing-masing daerah.
Untuk rencana PLTN di Halmahera, pemerintah masih mengkaji peluang kerja sama dengan Rusia. Bahlil menyebut pembahasan mengenai calon mitra dan lokasi proyek tersebut belum mencapai keputusan akhir.
“PLTN nuklir yang akan di Halmahera itu bekerja sama kalau tidak salah dalam kajian sekarang, masih dalam kajian itu dengan Rusia. Terus ada beberapa juga lokasi di Kalimantan, dan ada beberapa lokasi juga yang ada di Sumatera, salah satu di antaranya adalah Kepri,” ujarnya.
Pemerintah menegaskan bahwa setiap rencana pembangunan harus melewati tahapan evaluasi sebelum masuk ke tahap pelaksanaan. Salah satu tahapan utama ialah studi kelayakan atau feasibility study (FS), yang menjadi dasar untuk menentukan apakah proyek dapat dilanjutkan.
“Ini kita kaji dulu, kita sedang mempertimbangkan, kalau sudah lolos FS-nya, baru kita lakukan,” katanya.
Hasil studi tersebut akan menjadi pertimbangan penting dalam menentukan lokasi yang paling memungkinkan untuk pembangunan PLTN. Dengan demikian, rencana pengembangan energi nuklir tidak semata-mata ditentukan oleh ketersediaan lokasi, tetapi juga harus memenuhi persyaratan kelayakan proyek.
Selain aspek lokasi, pemerintah turut mempertimbangkan kemampuan negara mitra dalam mengembangkan teknologi nuklir. Bahlil menegaskan, calon mitra harus mempunyai kompetensi dan rekam jejak yang teruji di bidang tersebut.
Langkah penjajakan ini menunjukkan bahwa pengembangan PLTN masih berada pada tahap perencanaan. Pemerintah akan menunggu hasil kajian sebelum menetapkan lokasi maupun melanjutkan proyek, dengan tujuan mendukung ketahanan energi nasional melalui perencanaan yang terukur.
