Jakarta, Jatimmandiri.id – Pemerintah menyiapkan ribuan petugas Pengawal Energi 2026 untuk memperketat pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan BBM penugasan di 3.679 stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di seluruh Indonesia. Program ini sekaligus membuka kesempatan bagi talenta muda daerah memperoleh pengalaman langsung di sektor energi.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot meluncurkan program tersebut dalam Malam Puncak Perayaan Hari Jadi ke-81 Pertambangan dan Energi di Jakarta, Jumat (23/10).
Melalui program ini, petugas akan terlibat dalam pengawasan penyaluran energi, penguatan data distribusi, serta pencegahan kebocoran dan penyalahgunaan BBM bersubsidi maupun BBM penugasan. Pemerintah berharap pengawasan yang lebih kuat dapat memastikan pasokan energi tersedia secara merata dan diterima masyarakat yang berhak.
“Penugasan ini sekaligus menjadi wahana strategis dalam membina talenta muda bangsa melalui pemberian akses pengalaman lapangan langsung dan peningkatan kompetensi teknis di sektor energi, sehingga tata kelola subsidi yang transparan, tepat sasaran, dan berkelanjutan dapat terwujud secara optimal,” ujar Yuliot.
Program hasil kolaborasi Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dengan Politeknik Energi dan Mineral (PEM) Akamigas tersebut terbuka bagi talenta muda lulusan perguruan tinggi.
Pendaftaran berlangsung pada 24 Oktober hingga 1 November 2026 melalui portal resmi pengawalenergi.akamigas.ac.id.
Dalam penempatan petugas, pemerintah memprioritaskan putra-putri daerah berdasarkan domisili provinsi atau wilayah terdekat. Kebijakan ini diharapkan meningkatkan pemahaman terhadap kondisi geografis, mengefisienkan logistik penugasan, memperkuat penerimaan masyarakat, serta meningkatkan kesiapsiagaan petugas.
“Pendekatan pemberdayaan lokal ini ditujukan untuk mengoptimalkan pemahaman kondisi geografis, efisiensi logistik penugasan, penerimaan masyarakat setempat, serta ketahanan dan kesigapan petugas di lapangan,” jelas Yuliot.
Meski mengutamakan tenaga lokal, setiap peserta wajib menandatangani Pakta Integritas Komitmen Penempatan dan menyatakan kesediaan bertugas di seluruh wilayah Indonesia.
Selain meluncurkan program pengawasan, Kementerian ESDM juga memberikan Penghargaan Energi Subroto 2026 kepada pelaku industri, pemerintah daerah, dan tokoh yang berkontribusi bagi sektor energi serta pertambangan.
Yuliot menegaskan, penghargaan tersebut bukan sekadar agenda tahunan, melainkan bentuk penghormatan terhadap dedikasi Prof Subroto yang meletakkan fondasi pembangunan sektor energi dan pertambangan nasional.
Menurut dia, pengelolaan sumber daya energi tidak cukup berorientasi pada nilai ekonomi dan produksi. Lebih dari itu, sektor ini memikul tanggung jawab menjaga kedaulatan energi dan kesejahteraan masyarakat.
“Sebuah penghargaan mungkin hanya diterima dalam beberapa menit di atas panggung, tetapi kerja keras di baliknya berlangsung bertahun-tahun. Itulah yang sesungguhnya kita rayakan malam ini,” kata Yuliot di hadapan pejabat pimpinan tinggi Kementerian ESDM, pemangku kepentingan, dan pelaku industri swasta sektor ESDM.
Penganugerahan Energi Subroto mencakup sejumlah bidang, antara lain keunggulan operasional, keberlanjutan dan transisi energi, inovasi dan penciptaan nilai tambah, tata kelola dan kepatuhan, serta partisipasi publik.
