Jakarta, Jatim Mandiri – Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa pemerintah akan menyinkronkan program lintas kementerian, mengkaji moratorium industri setengah jadi, serta memastikan pengusaha daerah ikut menikmati hasil sumber daya alam.
Langkah strategis ini diambil untuk memutus rantai produk setengah jadi yang dikirim ke luar negeri lalu kembali sebagai barang jadi ke tanah air. Tanpa adanya perubahan struktur ekonomi tersebut, pertumbuhan ekonomi jangka panjang dinilai berisiko mengalami stagnasi.
“Kalau kita ingin konsumsi terus, itu juga baik, tapi jangka panjang saya pikir itu akan mengalami suatu persoalan stagnasi pertumbuhan kita,” kata Menko Bahlil dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Bahlil menjelaskan bahwa sinkronisasi ini akan menyelaraskan program dari berbagai instansi seperti Kementerian Investasi, Kementerian Perindustrian, hingga Kementerian ESDM. Upaya ini berpijak pada peta jalan hilirisasi yang mencakup 28 komoditas di empat sektor utama, meliputi mineral, batu bara dan gas bumi, perikanan, serta pertanian, perkebunan, dan kehutanan.
Sebagai contoh nyata, keberhasilan hilirisasi nikel terlihat dari lonjakan nilai ekspor yang signifikan setelah ekspor bijih nikel dihentikan dan pembangunan smelter diwajibkan. Nilai ekspor melonjak dari 3,3 miliar dolar AS pada periode 2017-2018 menjadi 34 miliar dolar AS pada 2023, dan diperkirakan mampu mencapai 38 hingga 40 miliar dolar AS pada 2026.
Dalam menjalankan kebijakan ini, pemerintah juga berkomitmen untuk melibatkan pengusaha lokal dan pelaku UMKM agar tidak hanya menjadi penonton di daerah sendiri. “Jangan biarkan orang daerah menjadi penonton. Jadikan orang daerah itu menjadi tuan di negeri mereka sendiri,” tegas Bahlil.
Selain itu, Bahlil menegaskan bahwa pembentukan kementerian koordinator ini dipastikan tidak akan menambah beban keuangan negara. Seluruh kebutuhan anggaran menggunakan alokasi anggaran Kementerian ESDM dengan satu DIPA dan satu gaji menteri.
