Makassar, Jatim Mandiri – Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) Tahun 2026 menjadi wadah kolaborasi antardaerah untuk memperkuat pengendalian inflasi dan ketahanan pangan. Kegiatan tersebut digelar di kawasan Pelabuhan Makassar pada Sabtu, 24/10, dan diluncurkan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.
Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi mengatakan GPIPS menjadi momentum untuk mempererat sinergi antardaerah. Kolaborasi itu diarahkan pada empat kerangka utama, yakni menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, serta komunikasi efektif bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
“Kolaborasi atau sinergi tersebut difokuskan pada empat kerangka utama yakni ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID),” kata Fatmawati di Makassar.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, lanjut Fatmawati, siap berperan sebagai simpul produksi dan distribusi pangan. Pemerintah provinsi juga siap berbagi praktik pengendalian inflasi dengan daerah lain di Sulampua. Peran tersebut menjadi bagian dari upaya bersama menghadapi persoalan pasokan dan harga pangan di kawasan.
Fatmawati berharap kebersamaan dalam kegiatan ini dapat membangun fondasi ketahanan pangan yang lebih kuat. Ia juga berharap inflasi semakin terkendali dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Sulampua meningkat. Harapan tersebut sejalan dengan tujuan GPIPS untuk memperkuat kerja sama lintas daerah dalam menjaga ketersediaan dan distribusi pangan.
Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas Aquinas Muliatna mengatakan GPIPS yang memasuki tahun keempat menjadi momentum penting untuk memperkuat pengendalian inflasi, khususnya di Indonesia bagian Timur. Kegiatan di kawasan Pelabuhan Makassar itu berlangsung di lokasi yang dikenal sebagai pintu gerbang utama pasokan pangan menuju berbagai daerah di kawasan timur Indonesia.
Thomas mengingatkan pangan bukan sekadar kebutuhan konsumsi, melainkan berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Gejolak harga pangan berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Karena itu, pengendalian inflasi dan penguatan ekosistem pangan menjadi bagian penting dalam menjaga kesejahteraan warga.
“Menyadari hal tersebut, GPIPS 2026 hadir menjawab tantangan tersebut melalui delapan inovasi yang dirangkum dalam konsep budaya lokal Makassar dengan tiga karsa,” ujar Thomas. Tiga karsa itu meliputi Karsa Daya, Karsa Sambung, dan Karsa Tata, yang menghubungkan penguatan kapasitas produksi, pemangkasan rantai pasok, serta penguatan ekosistem pangan.
Karsa Daya berupa bauran kebijakan Bank Indonesia untuk memperkuat kapasitas sektor pertanian dan perikanan, didukung sarana dan prasarana produktif. Komitmen tersebut turut didukung penyaluran kredit perbankan kepada gabungan kelompok tani (Gapoktan) dan kelompok masyarakat pelaku usaha. Karsa Sambung diarahkan untuk memperpendek rantai pasok, sementara Karsa Tata berfokus pada penguatan ekosistem pangan.
Thomas menyebut kerja sama antardaerah untuk komoditas beras, bawang merah, dan ikan di sejumlah koridor produksi dan konsumsi perlu diperkuat. “Oleh karena itu penguatan kerja sama antardaerah untuk komoditas beras, bawang merah, dan ikan di sejumlah koridor produksi dan konsumsi harus diperkuat,” ujarnya. Kolaborasi tersebut menjadi salah satu langkah yang didorong melalui GPIPS Sulampua 2026.
