Dollar Potensi Tembus Rp18.200 Pekan Ini
Jakarta, Jatim Mandiri
Nilai tukar rupiah tertekan hingga Rp18.027 per dolar AS pada penutupan perdagangan akhir pekan lalu, dan diperkirakan berpotensi melemah ke Rp18.200 per dolar AS pekan ini. Menghadapi risiko kenaikan biaya impor energi dan tekanan terhadap APBN, pengamat mata uang dan komoditas Ibrahim Assuaibi mengusulkan pemerintah mengevaluasi belanja, termasuk mengalihkan sementara dana Rp322 triliun dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk kebutuhan impor energi.
Rupiah melemah 114 poin atau 0,63 persen sepanjang perdagangan 12–16 Oktober 2026. Mata uang domestik yang mengawali pekan pada Rp17.913 per dolar AS ditutup di level Rp18.027 pada akhir pekan lalu.
Tekanan meningkat menjelang akhir pekan. Pada Jumat, rupiah sempat dibuka pada Rp18.038 per dolar AS sebelum ditutup pada Rp18.027. Level tersebut menandai pelemahan rupiah hingga menembus batas Rp18.000 per dolar AS.
Direktur PT Traze Andalan Futures sekaligus pengamat mata uang dan komoditas, Ibrahim Assuaibi, memperkirakan tekanan masih berlanjut pada perdagangan berikutnya. “Untuk perdagangan Senin depan (hari ini), mata uang rupiah diprediksi fluktuatif, tetapi rentan melemah di rentang Rp18.020–Rp18.070 per dolar AS,” ungkap Ibrahim dalam keterangannya, dikutip Minggu (18/10).
Secara keseluruhan, Ibrahim memperkirakan rupiah bergerak pada kisaran Rp17.850 hingga Rp18.200 per dolar AS sepanjang pekan. Proyeksi tersebut mencerminkan risiko pelemahan lanjutan, bukan kepastian bahwa rupiah akan mencapai level terendah tersebut.
Menurut Ibrahim, tekanan rupiah dipengaruhi sejumlah faktor eksternal dan domestik. Salah satunya arus keluar dana asing dari pasar keuangan Indonesia. Hal ini dinilainya berkaitan dengan sorotan terhadap transparansi pasar modal oleh penyedia indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI).
Perhatian investor pada transparansi pasar modal dapat memengaruhi persepsi risiko investasi. Apabila kepercayaan melemah, arus modal keluar berpotensi meningkatkan permintaan dolar AS dan menambah tekanan terhadap rupiah.
Kebutuhan valuta asing juga meningkat ketika harga minyak mentah dunia naik. Ketergantungan Indonesia terhadap impor energi membuat pelemahan rupiah berpotensi menaikkan biaya pembelian minyak dalam rupiah.
Kombinasi pelemahan nilai tukar dan kenaikan harga minyak dapat menambah beban anggaran, terutama jika kenaikan biaya energi tidak sepenuhnya diteruskan kepada konsumen. Ibrahim menilai pemerintah perlu menyiapkan kebijakan untuk menjaga pasokan energi dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Sehingga perlu ada kebijakan-kebijakan baru dari pemerintah agar pemerintah fokus terhadap energi, ya tujuannya apa? Agar kebutuhan masyarakat bisa tercukupi,” tegasnya.
Ibrahim memperkirakan defisit APBN berpotensi mendekati tiga persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Angka itu lebih tinggi dibandingkan target defisit APBN 2026 sebesar 2,85 persen, menurut perkiraannya.
Tekanan pembiayaan tidak hanya berasal dari impor energi. Pembayaran utang yang jatuh tempo dan pembagian dividen perusahaan kepada pemegang saham juga menambah kebutuhan dolar AS.
“Pelemahan rupiah dan naiknya harga minyak mentah ini membuat kebutuhan dolar yang cukup tinggi. Kemudian, utang jatuh tempo pun juga harus dibayarkan, kemudian pembagian dividen oleh perusahaan-perusahaan yang tercatat di bursa ini pun juga harus dibayarkan,” ungkapnya.
Untuk memberi ruang bagi pembiayaan kebutuhan energi, Ibrahim mengusulkan pemerintah mengevaluasi prioritas belanja program strategis. Ia menyarankan penundaan sementara pembiayaan MBG dan pembangunan Koperasi Merah Putih sebagai salah satu pilihan kebijakan.
Menurutnya, langkah tersebut dapat dipertimbangkan untuk mengalihkan anggaran ke kebutuhan impor energi ketika tekanan nilai tukar dan harga minyak meningkat. Usulan itu merupakan pandangan Ibrahim, bukan keputusan resmi pemerintah.
“Dengan demikian, dana yang sudah ada sebesar Rp322 triliun bisa dialokasikan untuk berfokus pada pembelian impor energi, kalau seandainya pemerintah mau menghentikan sementara pembiayaan MBG,” tandas dia.
Evaluasi tersebut perlu mempertimbangkan kebutuhan energi, kemampuan fiskal, dan manfaat program bagi masyarakat. Pemerintah juga perlu menilai berbagai pilihan kebijakan berdasarkan kondisi ekonomi serta perkembangan pasar keuangan.
Pergerakan rupiah dan harga minyak pada pekan mendatang akan menjadi faktor penting untuk mencermati tekanan biaya impor dan ruang fiskal. Proyeksi pelemahan menjadi pengingat perlunya menjaga stabilitas nilai tukar sekaligus memastikan belanja negara tetap mendukung kebutuhan masyarakat. (*/ibn)
