Jakarta, Jatimmandiri.id – Pemerintah menargetkan perluasan akses pembiayaan hingga Rp400 triliun bagi petani, nelayan, serta masyarakat di pedesaan dan daerah terpencil maupun tertinggal. Program ini diarahkan untuk memperkuat ekonomi masyarakat sekaligus membuka peluang usaha bagi kelompok yang selama ini menghadapi keterbatasan akses permodalan.
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rencana tersebut dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) di Jakarta, Kamis (22/10/2026). Ia menyebut pemerintah telah menyalurkan sekitar Rp53 triliun dengan penerima manfaat mencapai dua juta warga.
“Saya ingin menyalurkan salurkan Rp 400 triliun kepada para petani, nelayan dan mereka yg berada di pedesaan dan di daerah daerah terpencil dan tertinggal,” ujar Prabowo.
Ia berharap sasaran pembiayaan tersebut dapat diwujudkan pada tahun mendatang.
“Di tahun yang akan datang rencana kita sasaran kita Insyallah terwujud,” ujarnya.
Sementara itu, realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan sejumlah program pembiayaan pemerintah telah mencapai Rp257,84 triliun hingga 20 Oktober 2026. Anggaran tersebut mencakup KUR, Kredit Asintan, kredit industri padat karya, serta kredit industri program perumahan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, keseluruhan program pembiayaan itu telah menjangkau empat juta debitur. Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp300 triliun untuk program tersebut sepanjang 2026.
“Di mana Kredit Asintan juga terus didorong, Kredit Industri Padat Karya, Kredit Industri Program Perumahan. Ini jumlahnya seluruhnya tahun ini dibudgetkan Rp 300 triliun, dan realisasinya sampai dengan 20 Oktober Rp257,84 triliun dengan 4 juta debitur,” ujar Airlangga.
Selain memperluas penyaluran kredit, pemerintah juga menurunkan bunga Kredit Perempuan Prasejahtera dari sebelumnya 18–25 persen menjadi delapan persen flat per tahun. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden untuk memperluas akses modal bagi perempuan dari kelompok prasejahtera.
“Dan yang terbaru arahan Bapak Presiden, Kredit Perempuan Prasejahtera bunganya diturunkan, Pak Presiden, dari 18–25 persen menjadi 8 persen flat per tahun. Jadi sudah dilaksanakan,” ujarnya.
Perluasan pembiayaan dan penurunan suku bunga diharapkan membantu masyarakat mengembangkan usaha produktif. Namun, pencapaian target Rp400 triliun tetap membutuhkan penyaluran yang tepat sasaran, pengawasan, dan akses yang lebih merata hingga wilayah terpencil.
