Intisari Berita:
- Karhutla di Jawa Timur hanguskan 9.600 hektare lahan di 24 daerah, picu desakan penanganan udara mandiri.
- Komisi E DPRD Jatim usulkan BPBD Jatim lakukan pengadaan helikopter water bombing sendiri demi selamatkan satwa dan ekosistem.
- Sewa helikopter capai Rp1,5 miliar per hari, DPRD minta hitung kemampuan APBD untuk opsi kepemilikan unit permanen.
Surabaya, Jatimmandiri.id — Eskalasi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang meluas secara signifikan di wilayah Jawa Timur memicu dorongan pembaruan strategi penanggulangan kedaruratan. Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur secara resmi mengusulkan kepada pemerintah provinsi agar memiliki unit helikopter water bombing sendiri guna memutus ketergantungan armada sewa sekaligus mempercepat pemadaman di area terjal yang sulit diakses jalur darat.
Kedaruratan ini didasari atas data kerusakan lingkungan yang kian mencemaskan. Anggota Komisi E DPRD Jatim, Suli Daim, membeberkan bahwa cakupan area hutan yang terbakar di Jawa Timur saat ini telah mencapai luasan 9.600 hektare yang tersebar di 24 kabupaten/kota.
Skala kerusakan sebesar itu dinilai sudah tidak lagi memadai jika penanganannya hanya mengandalkan armada mobil pemadam kebakaran konvensional. “Butuh waktu berapa lama untuk memadamkan api, belum lagi mengambil air ke tempat yang begitu jauh,” ujar Suli saat memberikan keterangan yang diterima di Surabaya, Kamis (22/10/2026).
Ancaman Ekosistem Tahunan dan Keterbatasan Armada Darat BPBD
Melihat kondisi geografis dan pola bencana yang terus berulang setiap musim kemarau, Suli mendorong Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur melakukan kalkulasi risiko menyeluruh, mulai dari ancaman kematian satwa liar hingga degradasi ekosistem hutan lindung.
“Tadi saya mengusulkan, Jawa Timur itu dengan menghitung risiko satwa ya, maupun juga alam, lingkungan yang terdampak kebakaran. Kenapa sih kalau tidak Jawa Timur itu juga melakukan pengadaan terkait dengan pesawat helikopter untuk water bombing-nya,” ungkap Suli.
Kebutuhan unit udara dinilai sangat mendesak mengingat kendala teknis penyuplaian air melalui jalur darat memakan durasi yang terlampau lama. “Pasti per tahun itu terjadi. Kalau kemudian bergantung pada mobil kebakaran, antara titik terbakar dengan sumber air untuk kita ngambil, butuh waktu berapa jam untuk sampai ke sana (titik api),” lanjutnya.
Beban Biaya Sewa Capai Rp1,5 Miliar Sehari: Opsi Beli Dikaji
Senada dengan pandangan tersebut, Ketua Komisi E DPRD Jatim, Sri Untari Bisowarno, mengonfirmasi bahwa wacana kepemilikan helikopter pemadam api ini mencuat langsung saat forum koordinasi evaluasi kebencanaan bersama jajaran BPBD Jatim. Topografi Jawa Timur yang didominasi pegunungan dengan jurang dan perbukitan terjal menjadi tantangan berat ketika fenomena iklim El Nino maupun kemarau panjang melanda.
“Kami tadi itu berpikir, kita banyak gunung, gunungnya memiliki bukit-bukit, jurang-jurang kalau setiap tahun terjadi El Nino seperti dengan kemarau panjang, sehingga kepikiran kenapa tidak mengadakan helikopter water bombing,” terang Untari.
Selama ini, operasi pemadaman titik api karhutla di Jatim masih mengandalkan unit helikopter sewaan yang memakan beban anggaran sangat tinggi. Sebagai gambaran teknis operasional:
- Biaya sewa helikopter tercatat menyentuh angka sekitar Rp150 juta untuk satu kali penerbangan.
- Dalam kondisi penanganan intensif, helikopter beroperasi 5 hingga 10 kali dalam sehari, sehingga total biaya sewa dapat menembus Rp1,5 miliar per hari.
- Kepemilikan armada permanen dinilai berpotensi memangkas biaya operasional jangka panjang sekaligus menjamin respon cepat di segala medan.
DPRD Jatim Tunggu Kajian Anggaran dan Kekuatan Fiskal APBD
Kendati dinilai solutif dari sisi teknis mitigasi, Untari menegaskan bahwa rencana ini masih berada pada tahap wacana awal dan sangat bergantung pada ruang fiskal keuangan daerah. Pihak legislatif telah menginstruksikan instansi teknis terkait untuk menyusun kalkulasi harga dan skema pembiayaan secara terperinci.
“Ini wacana kita, tapi kalau APBD kuat ya. Tadi kita minta suruh hitung berapa sih harganya, kalau APBD kita kuat kita ada ruang untuk itu, untuk penanganan urusan-urusan hal yang berkaitan hutan dan gunung yang tidak bisa digapai dengan darat,” pungkas Untari.
