Surabaya, Jatimmandiri.id – Kebijakan kuliah negeri gratis membutuhkan skema pembiayaan yang menjamin mahasiswa memperoleh akses pendidikan tanpa mengorbankan kualitas perguruan tinggi. Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya mengusulkan enam model pembiayaan yang dapat dipilih maupun dikombinasikan pemerintah untuk mewujudkan pendidikan tinggi terjangkau dan berkelanjutan.
Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sarana Prasarana ITS, Machsus, menegaskan, penghapusan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bukan berarti biaya penyelenggaraan pendidikan ikut hilang. Perguruan tinggi tetap membutuhkan dana untuk membayar dosen, tenaga kependidikan, operasional laboratorium, infrastruktur, penelitian, hingga pengembangan akademik.
Karena itu, pemerintah perlu menetapkan pihak yang menanggung biaya ketika kontribusi mahasiswa dikurangi atau dihapus. Biaya Kuliah Tunggal (BKT), yang menggambarkan kebutuhan biaya pendidikan setiap mahasiswa, menjadi dasar penting dalam merancang kebijakan tersebut. Sementara itu, UKT merupakan bagian biaya yang dibebankan kepada mahasiswa.
“Ketika UKT menjadi nol, BKT tentu tidak ikut menjadi nol. Pendidikan tinggi gratis pada hakikatnya bukan menghilangkan biaya, melainkan mengubah distribusi siapa yang menanggung biaya tersebut,” kata Machsus.
Ia menawarkan enam alternatif pembiayaan. Pertama, gratis universal, yakni negara menanggung seluruh BKT sehingga mahasiswa tidak membayar UKT. Model ini mudah dipahami, tetapi membutuhkan anggaran besar.
Kedua, gratis berkeadilan, dengan pembebasan penuh bagi mahasiswa dari keluarga tidak mampu dan kontribusi proporsional bagi kelompok yang lebih sejahtera.
“Yang tidak mampu dibebaskan, yang kurang mampu dibantu lebih besar, dan yang mampu tetap berkontribusi,” ujarnya.
Ketiga, subsidi selisih BKT dan UKT atau gap funding. Jika biaya pendidikan mencapai Rp20 juta per semester, sedangkan kemampuan mahasiswa hanya Rp5 juta, negara menanggung selisih Rp15 juta.
Keempat, gratis berbasis prioritas, dengan dukungan lebih besar bagi mahasiswa kurang mampu, wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T), serta bidang strategis seperti pendidikan guru, kesehatan, STEM, vokasi, pangan, energi, maritim, dan teknologi digital.
Kelima, gratis bertahap, dimulai dari kelompok termiskin dan penerima KIP Kuliah, kemudian diperluas mengikuti kemampuan fiskal. Keenam, dibayar setelah bekerja, yakni negara membiayai kuliah terlebih dahulu, lalu lulusan berkontribusi ketika penghasilannya melampaui batas tertentu.
Machsus menilai kombinasi berbagai model menjadi pilihan realistis bagi Indonesia.
“Indonesia dapat membangun skema hibrida, yakni BKT menjadi jangkar biaya, subsidi progresif menjadi instrumen keadilan, pendanaan institusi menjadi penjaga mutu, dan kapasitas fiskal menjadi pagar keberlanjutan,” jelasnya.
Ia mengingatkan, penghapusan UKT tanpa sumber pendanaan pengganti berisiko menurunkan kualitas pendidikan.
“Memperluas akses hari ini tidak boleh mengorbankan mutu pendidikan di kemudian hari,” katanya.
Menurut Machsus, kebijakan harus menjawab kebutuhan biaya riil, pembagian tanggung jawab pembiayaan, serta keadilan bagi mahasiswa. Tagihan mahasiswa bisa menjadi nol, tetapi dana penyelenggaraan pendidikan tetap harus tersedia.
“Tantangan sesungguhnya adalah merancang siapa yang menanggungnya dan bagaimana memastikan pendidikan tinggi tetap bermutu serta berkelanjutan,” pungkasnya.(
