Batu, Jatimmandiri.id- Harga konstruksi yang melonjak hingga 30 persen mendorong pengembang perumahan mengusulkan perluasan batas harga rumah subsidi menjadi Rp 300 juta-Rp 400 juta. Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) menilai kebijakan tersebut dapat membuka akses kepemilikan rumah bagi lebih banyak masyarakat, terutama generasi muda.
Ketua Umum DPP Himperra Ari Tri Priyono menyampaikan usulan itu di Kota Batu, Jawa Timur, Minggu (11/10). Menurut dia, skema subsidi perlu menyesuaikan perkembangan harga bangunan sekaligus kebutuhan calon pembeli terhadap hunian yang terjangkau dan memiliki akses memadai.
Ari menjelaskan, perluasan batas harga memungkinkan rumah dengan nilai Rp 300 juta-Rp 400 juta masuk dalam skema pembiayaan bersubsidi. Dengan demikian, kesempatan memiliki rumah tidak hanya bergantung pada pilihan hunian berharga rendah, tetapi juga pada kemampuan masyarakat menjangkau cicilan.
“Semula yang FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) mendapatkan subsidi, tetapi nanti harga Rp 300 juta-Rp 400 juta dapat. Jadi, penghasilan Rp 17 juta itu bukan berarti yang gajinya per bulan di bawah angka itu tidak dapat mengakses, tetapi justru bisa semua,” kata Ari.
Ia menambahkan, subsidi bunga berpotensi meringankan beban cicilan. Jika bunga pembiayaan komersial berkisar 12-13 persen, skema subsidi dapat menurunkannya menjadi sekitar 6-7 persen. Ari mencontohkan, pembayaran yang semula Rp 3 juta per bulan berpotensi turun menjadi Rp 1,5 juta melalui skema tersebut.
Selain harga, lokasi menjadi pertimbangan penting bagi pembeli muda. Mereka cenderung mencari rumah dengan akses mudah menuju tempat kerja dan pusat aktivitas publik, meskipun lokasinya tidak tepat berada di pusat kota.
Menurut Ari, pengembang kini menghadapi tekanan kenaikan biaya material konstruksi. Kenaikan yang sebelumnya berkisar 5-10 persen disebut telah mencapai 30 persen, sehingga penyesuaian harga jual sulit dihindari.
“Satu-satunya cara subsidinya dilebarkan, sehingga pengembang yang tidak bisa lagi membangun untuk harga murah, dia membangun untuk harga di atasnya,” ujarnya.
Meski mengusulkan perluasan skema, Himperra menegaskan tetap mendukung program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk mengurangi kesenjangan kepemilikan rumah atau backlog.
Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2026, backlog kepemilikan rumah turun menjadi 9,29 juta unit, dari 9,64 juta unit pada Maret 2025.
Sementara itu, realisasi FLPP hingga 9 Oktober 2026 mencapai 178.211 unit atau 50,92 persen dari target 350 ribu unit rumah.
“Saya menjamin Himperra full power,” kata Ari, menegaskan dukungan organisasinya terhadap penyediaan hunian bersubsidi.
