Surabaya, Jatim Mandiri
Ratusan truk dan kendaraan towing dari Gerakan Sopir Truk Jawa Timur (GSJT) memblokade dua lajur Jalan Jagir Wonokromo, Surabaya, Rabu (30/9). Penyampaian aspirasi terkait subsidi BBM, penyesuaian dimensi kendaraan, dan regulasi angkutan membuat kemacetan cukup parah.
Aksi di depan Gedung Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus itu merupakan rangkaian penyampaian tuntutan GSJT kepada pemerintah dan sejumlah pihak terkait. Massa sebelumnya berunjuk rasa di depan Kantor Dinas Perhubungan Jatim di Jalan Ahmad Yani. Setelah itu, puluhan kendaraan bergerak menuju Jalan Jagir Wonokromo dan diparkir memenuhi dua lajur dari dan menuju simpang Jalan Wonokromo sekitar pukul 14.45 WIB.
Kendaraan peserta aksi dilengkapi spanduk, banner, dan bendera berisi tuntutan. Massa kemudian menyampaikan orasi secara bergantian dengan pengeras suara. Ketua GSJT Jatim Angga Firdiansyah mengatakan, salah satu tuntutan kepada Pemprov Jatim adalah realisasi pembiayaan penyesuaian dimensi kendaraan yang masuk kategori over dimension over loading (ODOL).
Rafli
Menurut dia, pemerintah sebelumnya menjanjikan pembiayaan penyesuaian dimensi bagi 300 kendaraan anggota GSJT. Namun, hingga kini baru 10 kendaraan yang terealisasi.
“Ini tadi dari kantor Dishub perihal menagih janji. Salah satunya adalah untuk pembiayaan kendaraan yang akan disesuaikan dimensinya, kendaraan ODOL. Itu kan janji dari Pemprov, 300 kendaraan. Namun masih terealisasi 10 kendaraan, terus tidak ada tembusan lagi,” kata Angga seperti dikutip viva.co.id.
Dalam pertemuan dengan Dishub Jatim, lanjut Angga, disepakati pada Oktober 2026 kembali ada kendaraan GSJT yang masuk karoseri untuk menjalani penyesuaian dimensi dengan pembiayaan Pemprov Jatim.
GSJT juga menagih komitmen Jasa Marga terkait pembiayaan penyesuaian dimensi bagi 100 kendaraan lainnya.
Sementara itu, aksi dilanjutkan ke kantor Pertamina karena massa mempersoalkan sistem barcode sebagai syarat pembelian BBM bersubsidi. Para sopir menilai terdapat kendala sistem yang membuat kuota solar subsidi tidak dapat digunakan.
“Awalnya kami setuju barcode untuk menjaga kuota kami karena katanya bisa mencegah penimbunan, tapi apa? Kuota kami tetap hilang, tidak bisa diambil,” ujar salah satu peserta aksi.
Massa meminta sistem barcode tersebut dievaluasi atau dihapus agar pengemudi tidak mengalami kesulitan memperoleh solar bersubsidi. Selain persoalan BBM, GSJT meminta kejelasan aturan kendaraan towing, khususnya perbedaan kendaraan towing jenis flat deck dan carrier.
Mereka juga mempersoalkan larangan kendaraan bermuatan lebih untuk naik kapal serta meminta pertanggungjawaban pemerintah terkait kemacetan di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi.
Tuntutan lainnya mencakup beasiswa bagi anak korban kecelakaan kapal dan revisi PMK Nomor 16/PMK.010/2017 mengenai besaran santunan bagi korban kecelakaan. Hingga sekitar pukul 16.00 WIB, massa masih menyampaikan orasi dan memutar lagu melalui pengeras suara. Saat itu belum ada perwakilan massa yang masuk ke Gedung Pertamina untuk audiensi. (*/ibn)
