Lamongan, jatimmandiri.id– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan menetapkan tiga prioritas utama pembangunan pada 2027.
Kebijakan tersebut disusun dengan mempertimbangkan keterbatasan kemampuan fiskal daerah di tengah meningkatnya kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Bupati Lamongan Yuhronur Efendi menegaskan pentingnya disiplin fiskal serta ketepatan dalam mengalokasikan belanja daerah.
Anggaran harus diarahkan pada program yang mendesak, memberikan manfaat nyata, dan berdampak langsung terhadap masyarakat.
Hal itu disampaikan Yuhronur dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lamongan, Senin (16/11).
Dalam rancangan anggaran 2027, pendapatan daerah Kabupaten Lamongan diproyeksikan mencapai Rp 2,9 triliun. Sementara itu, belanja daerah juga dialokasikan sebesar Rp 2,9 triliun.
Bupati yang akrab disapa Pak Yes tersebut menjelaskan, postur anggaran itu diarahkan untuk mendukung tiga prioritas pembangunan.
Pertama, penguatan ekonomi kerakyatan. Kedua, percepatan pemerataan infrastruktur dasar dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Ketiga, penguatan kesejahteraan sosial serta keberlanjutan lingkungan.
Menurut Pak Yes, ketiga prioritas tersebut diharapkan menjadi instrumen untuk memastikan pembangunan Lamongan berjalan lebih merata, produktif, dan berkelanjutan.
“Hal ini diharapkan menjadi instrumen untuk memastikan bahwa pembangunan Lamongan berlangsung secara lebih merata, produktif, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Dia menambahkan, arah pembangunan tersebut sejalan dengan tema Kabupaten Lamongan 2027, yakni Percepatan Pemerataan Infrastruktur Dasar Berkualitas dan Infrastruktur Ekonomi Strategis yang Berwawasan Lingkungan.
Tema tersebut menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur harus menjadi fondasi pemerataan kesejahteraan, pengungkit pertumbuhan ekonomi, sekaligus penopang keberlanjutan pembangunan daerah.
Propemperda 2027 Usulkan 10 Rancangan Perda
Selain membahas arah kebijakan anggaran, Rapat Paripurna DPRD Lamongan juga menyampaikan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Lamongan Tahun 2027.
Dalam program tersebut terdapat 10 usulan judul rancangan peraturan daerah (Raperda). Usulan itu terdiri atas empat Raperda inisiatif DPRD dan enam usulan dari Pemerintah Kabupaten Lamongan.
Empat usulan inisiatif DPRD meliputi:
- Perlindungan bagi pendidik dan tenaga pendidik.
- Perlindungan dan kesejahteraan pekerja migran.
- Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.
- Perubahan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.
Sementara itu, enam usulan dari Pemkab Lamongan meliputi:
- Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2026.
- Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang APBD Tahun Anggaran 2027.
- APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2028.
- Fasilitasi perlindungan kekayaan intelektual.
- Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Lamongan Tahun 2025–2045.
- Perubahan kelima atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan.
Melalui penyusunan prioritas pembangunan dan Propemperda 2027 tersebut, Pemkab Lamongan berharap kebijakan anggaran dan regulasi daerah dapat berjalan selaras. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi masyarakat, peningkatan pelayanan publik, serta kesejahteraan sosial dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan.










