Lamongan, jatimmandiri.id– Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Lamongan, Andi Hasyim, membantah dugaan pungutan liar (pungli) sebesar Rp150 ribu per kunjungan serta praktik jual-beli atau penyewaan fasilitas mewah senilai Rp4,5 juta di lingkungan lapas.
Ia menegaskan seluruh layanan pemasyarakatan, termasuk pendaftaran kunjungan, tidak dipungut biaya.
Klarifikasi tersebut disampaikan menyusul polemik pemberitaan pada Kamis (12/11/2026) mengenai dugaan pungli terhadap pengunjung asal Kecamatan Turi yang terkendala persyaratan Kartu Keluarga (KK). Selain itu, muncul pula informasi mengenai dugaan peredaran telepon seluler dan penanak nasi (rice cooker) di kamar hunian warga binaan.
Merespons persoalan tersebut, Pokja Wartawan Lamongan yang diketuai Amin Santoso mengirimkan surat konfirmasi bernomor 012/KONF/RED/XI/2026 tertanggal 12 November 2026. Langkah ini dilakukan untuk memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan atau cover both sides sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Dalam surat tersebut, Pokja Wartawan Lamongan menyampaikan 12 pertanyaan terkait berbagai dugaan yang berkembang. Di antaranya mengenai kebenaran pungutan Rp150 ribu, dasar kewajiban pengunjung memiliki KK yang sama dengan warga binaan, dugaan transaksi fasilitas senilai Rp4,5 juta, hingga kemungkinan masuknya barang terlarang ke kamar hunian.
Pokja juga meminta penjelasan mengenai kesiapan pihak lapas apabila dilakukan pemeriksaan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Jawa Timur maupun Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Itjen Kemenimipas).
Menanggapi konfirmasi tersebut, Andi Hasyim memberikan jawaban tertulis melalui surat bernomor WP.15/PAS.19/UM.01.01/90/2026 tertanggal 16 November 2026. Dalam keterangannya, ia menyatakan tuduhan yang diberitakan tidak terbukti.
Tegaskan Kunjungan Warga Binaan Gratis
Terkait dugaan pungli Rp150 ribu dan persyaratan wajib satu KK, Andi menegaskan informasi tersebut tidak benar.
Ia menjelaskan, berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kemenimipas RI Nomor PAS-75.OT.02.02 Tahun 2025 tentang Standar Registrasi Tahanan dan Anak, setiap warga negara yang memiliki identitas resmi berhak melakukan kunjungan tanpa harus tercatat dalam satu KK yang sama dengan warga binaan.
“Tidak ada pihak yang menawarkan atau menerima uang tersebut. Seluruh layanan pendaftaran kunjungan, baik langsung maupun daring, tidak dipungut biaya,” tegas Andi dalam keterangan tertulisnya.
Sementara itu, mekanisme penitipan uang tunai bagi warga binaan dilakukan melalui layanan resmi karyawan Koperasi Lapas dengan menggunakan kartu Brizzi. Proses tersebut berada di bawah pengawasan pengurus koperasi.
Bantah Transaksi Fasilitas dan Peredaran Barang Terlarang
Andi juga membantah dugaan adanya transaksi jual-beli maupun penyewaan fasilitas mewah senilai Rp4,5 juta. Ia sekaligus menepis informasi mengenai peredaran telepon seluler dan rice cooker di kamar hunian warga binaan.
Menurutnya, seluruh warga binaan mendapatkan hak dan pelayanan yang sama tanpa diskriminasi. Pelaksanaan pelayanan tersebut mengacu pada standar operasional prosedur (SOP).
Sebagai bentuk penerapan ketentuan tersebut, pihak lapas menyebut telah memberikan surat pernyataan kepada warga binaan setelah menyelesaikan masa admisi dan orientasi.
Untuk memastikan lingkungan lapas terbebas dari handphone, pungli, dan narkoba (HALINAR), pihaknya menerapkan pengawasan berlapis.
Ada tiga mekanisme pengawasan yang dijalankan, yakni:
- Pemeriksaan barang bawaan pengunjung. Seluruh barang bawaan didaftarkan melalui Sistem Database Pemasyarakatan (SDP), kemudian dipindai menggunakan mesin X-Ray dan dilanjutkan pemeriksaan manual oleh petugas.
- Pengawasan di pintu utama. Setiap orang dan barang yang melewati Pos Pengamanan Pintu Utama (P2U), termasuk petugas lapas sendiri, wajib menjalani pemeriksaan badan dan barang bawaan tanpa pengecualian.
- Razia kamar hunian. Penggeledahan kamar warga binaan dilakukan secara rutin dua kali dalam sepekan serta melalui razia insidental sesuai kebutuhan.
Siap Diaudit Kanwil Ditjenpas Jatim
Andi menambahkan, Unit Layanan Pengaduan (ULP) telah melakukan pemeriksaan internal terhadap kelengkapan administrasi dan prosedur pelayanan kunjungan.
Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, pihaknya menyatakan tidak menemukan indikasi pungli yang dilakukan petugas dalam pelayanan kunjungan.
Ia juga menyatakan terbuka apabila Kanwil Ditjenpas Jawa Timur maupun Itjen Kemenimipas melakukan pemeriksaan atau audit secara langsung di Lapas Kelas IIB Lamongan yang beralamat di Jalan Sumargo Nomor 19, Lamongan.
Ke depan, pihak lapas berkomitmen memperkuat pengawasan internal dan meningkatkan kualitas pelayanan. Saluran pengaduan resmi melalui WhatsApp maupun media daring juga disiapkan dengan menjamin kerahasiaan identitas pelapor.
Evaluasi pelayanan akan dilakukan secara berkala sebagai bagian dari upaya menjaga integritas dan mencegah terjadinya pelanggaran.
Meski pihak lapas telah menyampaikan bantahan dan hasil pemeriksaan internal, transparansi serta keterbukaan informasi tetap menjadi hal penting. Publik menantikan pembuktian di lapangan agar seluruh dugaan yang berkembang dapat dituntaskan secara objektif dan akuntabel.










