Intisari Berita:
- Gubernur Khofifah menggenjot BSPS di Jatim dengan realisasi 35 persen atau senilai Rp247,42 miliar dari APBN.
- Pemprov Jatim membentuk Desk khusus BSPS dan melibatkan relawan Tagana serta TKSK untuk verifikasi calon penerima.
- Kolaborasi daerah mencatat realisasi penanganan RTLH lewat Kodam V/Brawijaya telah mencapai 100 persen.
Jakarta, Jatimmandiri.id — Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) menegaskan komitmen penuh untuk menggenjot percepatan pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau program Bedah Rumah di seluruh penjuru Jawa Timur. Akselerasi fisik ini diimbangi dengan penguatan sistem verifikasi lapangan guna memastikan bantuan perumahan swadaya tersebut benar-benar menyasar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang berhak.
Komitmen strategis ini dipaparkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat mengikuti Rapat Koordinasi Percepatan BSPS yang diselenggarakan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia secara daring melalui Zoom Meeting dari Kantor Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur, Jakarta Pusat, Senin (14/9/2026).
“Kami Pemprov Jawa Timur siap mendukung percepatan BSPS di Jawa Timur, kami menilai program ini langsung menyentuh masyarakat dan sangat strategis untuk menurunkan angka rumah tidak layak huni di Jawa Timur,” tegas Gubernur Khofifah.
Realisasi Anggaran Tembus Rp247,42 Miliar: Progres Fisik Capai 35 Persen
Berdasarkan rekapitulasi data per 14 September 2026, alokasi program BSPS yang bersumber dari pos APBN di wilayah Jawa Timur menargetkan sebanyak 35.344 unit rumah. Dari keseluruhan kuota tersebut, sebanyak 12.371 unit di antaranya telah resmi memasuki tahapan konstruksi fisik.
Di sisi lain, usulan BSPS yang diajukan oleh pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Timur mencapai 37.853 unit. Dari pengajuan itu, sebanyak 15.425 unit telah tuntas melewati proses verifikasi faktual, dan 11.995 unit telah secara resmi ditetapkan sebagai penerima manfaat bantuan.
“Artinya pelaksanaan telah mencapai 35 persen dari total unit berdasarkan pencairan senilai Rp247,42 miliar,” terang Khofifah merinci serapan anggaran program kementerian tersebut.
Sinergi APBD Daerah dan Mitra: Kolaborasi Kodam V/Brawijaya Tuntas 100 Persen
Selain mengandalkan suntikan dana dari APBN pusat, intervensi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Jawa Timur turut dipacu lewat kolaborasi anggaran daerah antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Sepanjang tahun 2026, akumulasi penanganan RTLH yang disokong APBD Provinsi Jatim dan APBD kabupaten/kota telah merealisasikan perbaikan 5.411 unit dari total target 9.725 unit rumah.
Dari skema kemitraan strategis tersebut, penanganan RTLH yang dieksekusi bersama jajaran Kodam V/Brawijaya dengan dukungan pembiayaan APBD Provinsi Jatim telah berhasil terealisasi 100 persen. Sementara itu, pengerjaan rehabilitasi hunian yang menggandeng Kodaeral V dilaporkan masih berjalan dalam proses pengerjaan teknis.
Adapun penanganan unit RTLH mandiri oleh jajaran pemerintah kabupaten/kota melalui APBD masing-masing daerah telah terealisasi sebanyak 3.711 unit dari target 7.801 unit, atau setara dengan capaian 48 persen.
Strategi Khofifah: Desk Khusus BSPS hingga Libatkan Tagana dan TKSK
Guna menjamin akselerasi program sekaligus menjaga akurasi sasaran di lapangan, Khofifah menginisiasi pembentukan Desk khusus BSPS. Unit kerja ini disiapkan sebagai simpul koordinasi terpadu antara level provinsi hingga jajaran pemerintah kabupaten/kota.
“Desk ini akan berfungsi sebagai pusat koordinasi dan monitoring pelaksanaan program BSPS di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, nanti akan kami sesuaikan apakah akan ditempatkan di Bappeda atau di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Jatim,” jelasnya.
Kehadiran desk terpadu tersebut diproyeksikan memangkas hambatan birokrasi, mempercepat respons terhadap kendala lapangan, serta memastikan pengawasan perkembangan program berjalan secara transparan dan terintegrasi.
Gandeng Diskominfo dan Media Luar Ruang
Pemprov Jatim juga memperluas kanal sosialisasi agar kriteria kepesertaan dipahami publik secara utuh. Khofifah menginstruksikan kerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) kabupaten/kota se-Jawa Timur untuk memaksimalkan publikasi, termasuk melalui media luar ruang seperti baliho (billboard) di titik-titik strategis.
“Kami akan berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota se-Jawa Timur untuk memaksimalkan pemanfaatan media luar ruang yang dimiliki,” tuturnya.
Perkuat Validasi Lapangan Lewat Tagana dan TKSK
Khofifah memberi perhatian khusus pada pencegahan distorsi data, seperti tumpang tindih maupun potensi penerima ganda. Pemprov Jatim berencana memperkuat barisan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) dengan mengoptimalkan peran relawan Taruna Siaga Bencana (Tagana) serta Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang memenuhi kualifikasi resmi.
“Kami akan mencoba melakukan penguatan Tenaga Pendamping Masyarakat atau TPM dengan memaksimalkan dukungan dari Taruna Siaga Bencana / Tagana dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan / TKSK yang sesuai verifikasi sebagai TPM, saya rasa ini akan sangat membantu,” tegasnya.
Membangun Swadaya Hunian Sehat dan Hak Milik Sah MBR
Khofifah menegaskan bahwa program BSPS dari Kementerian PKP bukan semata-mata soal konstruksi fisik semen dan batu bata, melainkan menyentuh dimensi kesejahteraan mendasar: kesehatan, keselamatan, sanitasi, dan harkat hidup keluarga.
Bantuan stimulan ini dirancang untuk memantik kembali budaya gotong royong dan kemandirian warga dalam merenovasi tempat tinggalnya secara swadaya agar memenuhi kriteria rumah sehat, aman, dan berketahanan.
“Program ini menyasar masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki rumah tidak layak huni serta alas hak atau kepemilikan tanah yang sah, karenanya kami akan memberikan dukungan agar program ini berjalan sukses dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Jawa Timur,” pungkasnya.
