Sidoarjo, Jatim Mandiri
Gelombang susulan keracunan massal yang diduga bersumber dari Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali berlanjut di Kabupaten Sidoarjo. Setelah 45 santri dilarikan ke rumah sakit pada Senin malam (7/9), 45 santri Pondok Pesantren Manba’ul Hikam, Tanggulangin, kembali dirujuk ulang ke RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo dan RSI Siti Hajar pada Rabu (9/9).
Sejatinya, gelombang kedua rujukan itu sudah terjadi pada pada Selasa malam (8/9) sekitar 20.00 WIB. Saat itu, sedikitnya 14 santri sudah dilarikan ke rumah sakit. Jumlah itu kemudian terus berkembang hingga menjadi 45 santri pada Rabu sore.
Dari 45 santri yang dirujuk ke rumah sakit, rata-rata mengalami gejala mual, pusing, dan muntah berulang secara mendadak. Tim medis menduga kondisi fisik dan lambung para korban belum pulih 100 persen.
Tim Medis RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo yang menangani langsung para santri membenarkan adanya kedatangan pelajar dengan keluhan dehidrasi dan nyeri lambung akut tersebut.
“Benar, sejak Rabu pagi ada gelombang rujukan ulang sebanyak 45 anak dari klaster yang sama. Hasil observasi klinis menunjukkan bahwa penyerapan sisa toksin atau sensitivitas lambung anak-anak ini belum pulih seutuhnya setelah insiden pertama. Begitu mereka mencoba mengonsumsi makanan dengan tekstur agak keras di pondok, asam lambung mereka langsung naik drastis dan memicu muntah berulang. Saat ini seluruh pasien sudah kami tangani intensif dengan pemberian cairan intravena (infus) serta obat pelindung lambung,” urai Septiyani, perwakilan tim medis RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo, Rabu (9/9).
Atas situasi itu, Bupati Sidoarjo, Subandi, merasa kecewa terhadap pihak SPPG Kalitengah yang enggan membiayai pengobatan korban. “Tanggung jawab hukum harus jatuh kepada penyelenggara SPPG, bukan pemda. Ketika ada warga yang sakit akibat makanan yang disalurkan, penyelenggara harus bertanggung jawab, bukan lari dari tanggung jawab,” kata Subandi, Rabu (9/9).
Meski demikian, Subandi juga berpesan agar evaluasi ini tidak merusak esensi dari program utama pemerintah pusat. “Program MBG bagus, niatnya mulia. Jangan sampai program yang baik ini ternoda oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” ungkap dia,
Di sisi lain, berulangnya kasus ini memicu respons keras dari jajaran legislatif. Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, Dhamroni Chudlori, mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) dan Dinas Kesehatan Sidoarjo tidak sekadar melakukan investigasi laboratorium. Tapi juga menghentikan total suplai makanan dari vendor/dapur SPPG Tanggulangin yang bermasalah.
“Ini alarm keras bagi implementasi program nasional MBG. Kami tidak ingin program yang niatnya baik untuk gizi anak malah berubah menjadi momok yang mengancam nyawa. Komisi D mendesak BGN bertanggung jawab penuh. Selama hasil uji laboratorium forensik dari laboratorium kesehatan (Labkes) belum keluar secara transparan, seluruh operasional dapur penyedia wajib dibekukan total. SOP higienitas, sertifikasi jaminan halal, dan kelayakan sanitasi tempat pengolahan makanan harus diaudit secara menyeluruh dari hulu ke hilir,” tegas Dhamroni Chudlori.
Hingga berita ini diturunkan, jajaran Polres Sidoarjo bersama Tim Dokkes Polda Jatim masih terus melakukan pendalaman serta mengamankan sampel makanan guna memastikan jenis bakteri atau zat kimia yang menjadi pemantik utama efek domino keracunan massal terbesar di Kota Delta sepanjang tahun 2026 ini. (dea/ibn)
