Blora, Jatimmandiri.id– Pelayanan publik yang dijalankan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Blora menunjukkan tren positif.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Blora, Gilang Danurdara, mengatakan saat ini terus memperkuat pelayanan kepada masyarakat dengan sistem yang lebih mudah, cepat, dan berbasis online.
Menurutnya, mayoritas masyarakat yang datang mengurus paspor berasal dari kalangan calon jamaah umrah.
Tingginya permintaan tersebut terjadi secara konsisten selama lima bulan terakhir.
“Di Blora kebanyakan masyarakat diberikan pelayanan berkaitan umrah, antusiasme masyarakat sangat tinggi terhitung lima bulan ini,” ujar Gilang dalam konferensi persnya di Hotel Azzana Blora. Senin, 25/5/2026.
Pelayanan paspor, ungkap Gilang dilakukan lima hari kerja, mulai Senin hingga Jumat.
Selain pelayanan reguler di kantor, juga menghadirkan program “Paspor Simpati” setiap bulan guna mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
Tak hanya itu, Kantor Imigrasi Blora juga mulai melakukan pelayanan jemput bola ke masing – masing kecamatan.
Langkah tersebut dilakukan agar masyarakat di wilayah pelosok tidak mengalami kesulitan mengakses layanan keimigrasian.
“Setiap bulan di masing-masing kecamatan juga diberikan pelayanan. Sampai saat ini rata-rata 30 sampai 50 pemohon setiap hari,” jelasnya.
Ia berharap dukungan media turut membantu mensosialisasikan perkembangan dan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat luas, terutama terkait kemudahan pengurusan paspor secara online.
“Makanya kami berharap dari teman-teman media ikut serta membantu agar bisa menyampaikan informasi perkembangan Kantor Imigrasi Blora,” katanya.
Di sisi lain, lanjutnya pembangunan kantor permanen Imigrasi Blora saat ini masih berada dalam tahap perencanaan.
Pihaknya meminta dukungan dan doa masyarakat agar rencana tersebut dapat segera terealisasi.
“Kami mohon doanya masyarakat Blora dan teman-teman membantu mendoakan semoga terealisasi,” pintanya.
Masih menurut Gilang, keberadaan Kantor Imigrasi di Blora sangat strategis karena wilayah utara Jawa Tengah masih minim layanan keimigrasian.
Blora menjadi titik layanan yang menjangkau masyarakat dari beberapa daerah, seperti Blora, Rembang dan Grobogan.
Dalam proses penerbitan paspor, Gilang menegaskan juga menerapkan sistem verifikasi langsung terhadap pemohon.
Hal itu dilakukan sebagai bentuk perlindungan kepada warga negara Indonesia agar tidak menjadi korban tindak pidana, termasuk perdagangan orang dan penyalahgunaan dokumen perjalanan.
“Jadi kita menanyakan langsung, ini dilakukan untuk melindungi warga masyarakat Indonesia sendiri sebelum pembuatan paspor takutnya di sana menjadi sasaran tindak pidana,” pungkasnya.
