Surabaya, Jatimmandiri.id – Anggota Komisi A sekaligus Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Surabaya, Aldy Blaviandy, menekankan pentingnya asas keadilan dalam pemanfaatan fasilitas publik bagi masyarakat Kota Pahlawan.
Ia menegaskan bahwa seluruh fasilitas umum yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus diprioritaskan bagi warga pemegang KTP Surabaya.
Pernyataan tersebut disampaikan Aldy saat menggelar agenda reses bersama warga Kelurahan Kedungdoro di GOR Chynbar, Minggu 24 Mei 2026.
Dalam pertemuan tersebut, berbagai isu krusial mencuat, mulai dari pemerataan bantuan sosial hingga keberlanjutan beasiswa Pemuda Tangguh.
Di tengah kekuatan APBD Surabaya 2025 yang mencapai Rp 11,8 triliun, masyarakat menuntut agar serapan anggaran tersebut benar-benar berdampak optimal bagi warga lokal.
Apalagi, sebagai kota metropolitan kedua di Indonesia dengan penduduk lebih dari 3 juta jiwa, Surabaya kerap menjadi magnet urbanisasi yang berpotensi memicu ketidaktepatan sasaran program bantuan.
“Kalau fasilitas itu dibangun dari anggaran daerah, tentu harus diprioritaskan untuk warga Surabaya yang memiliki KTP Surabaya. Jangan sampai manfaatnya justru tidak maksimal dirasakan masyarakat kota sendiri,” tegas Aldy.
Ia menambahkan, pengetatan mekanisme verifikasi data mutlak diperlukan agar hak warga asli Surabaya tidak tergeser oleh pendatang yang belum memenuhi syarat administrasi kependudukan.
Selain fasilitas fisik, sektor pendidikan menjadi sorotan utama. Warga mendesak agar program beasiswa Pemuda Tangguh tetap menjadi prioritas, mengingat urgensinya bagi siswa dari keluarga prasejahtera.
Berdasarkan data Dinas Pendidikan Surabaya, saat ini terdapat lebih dari 60.000 siswa dari keluarga kurang mampu, sementara angka putus sekolah jenjang SMA/SMK masih menjadi tantangan serius bagi pemerintah kota.
Sebagai legislator yang vokal mengawal isu kepemudaan, Aldy menilai investasi pada Sumber Daya Manusia (SDM) adalah solusi jangka panjang terbaik.
“Beasiswa Pemuda Tangguh harus terus diperkuat karena banyak anak muda Surabaya yang membutuhkan dukungan pendidikan agar bisa terus sekolah dan kuliah,” ujar legislator Golkar tersebut.
Dalam kesempatan tersebut, Aldy juga mengedukasi warga terkait sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang membagi tingkat kesejahteraan masyarakat dalam 10 klaster (Desil).
Secara regulasi, bantuan sosial maupun subsidi fasilitas publik umumnya menyasar warga di klaster Desil 1 hingga Desil 4.
Aldy menekankan bahwa sinkronisasi antara data Desil DTSEN dan kepemilikan KTP Surabaya adalah harga mati untuk mencegah bantuan salah sasaran.
“Datanya harus valid, KTP-nya harus Surabaya. Dua syarat itu yang memastikan fasilitas dan beasiswa benar-benar sampai ke tangan yang tepat,” imbuhnya.
Menutup agenda reses, Aldy menegaskan bahwa serapan aspirasi dari akar rumput ini merupakan langkah konkret Fraksi Golkar dalam menjahit masukan warga untuk dibawa ke meja kebijakan.
Seluruh keluhan warga Kedungdoro akan menjadi bahan evaluasi resmi bersama Pemerintah Kota Surabaya guna mewujudkan pelayanan publik yang lebih transparan dan tepat sasaran.
