Intisari Berita:
- Gubernur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan Jawaban atas Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda P-APBD TA 2026 di DPRD Jatim.
- Postur Belanja Daerah Jatim bertambah Rp2,64 triliun dengan fokus belanja modal jalan dan irigasi Rp999,21 miliar guna dorong konektivitas.
- Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur Semester I-2026 tercatat impresif di angka 5,84 persen, melampaui pertumbuhan nasional sebesar 5,45 persen.
Surabaya, Jatimmandiri.id — Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa secara resmi menyampaikan Dokumen Summary Jawaban Gubernur atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Jawa Timur terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD (P-APBD) Tahun Anggaran 2026 pada Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jatim, Rabu (26/8/2026).
Penyampaian jawaban ini menindaklanjuti penetapan Badan Anggaran (Banggar) per 14 Agustus 2026 yang menyatakan Raperda P-APBD layak dibahasm serta pandangan fraksi-fraksi pada 18 Agustus 2026. Khofifah menegaskan bahwa kerangka fiskal perubahan dirancang adaptif dan responsif dalam memacu pertumbuhan ekonomi inklusif serta pemerataan kesejahteraan rakyat.
Capaian Makro Ekonomi Jatim: Tumbuh 5,84 Persen Lampaui Nasional
Dalam forum legislatif tersebut, Khofifah memaparkan tren positif performa perekonomian Jawa Timur yang berbanding lurus dengan indikator kesejahteraan riil masyarakat. Pertumbuhan ekonomi Jatim pada Semester I Tahun 2026 tercatat mencapai 5,84 persen, melampaui rata-rata nasional yang berada di angka 5,45 persen.
Indikator Kesejahteraan Sosial-Ekonomi Jatim 2026
- Penurunan Kemiskinan: Turun 0,24 persen pada Maret 2026.
- Pengurangan Pengangguran: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun 0,13 persen per Mei 2026.
- PDRB Per Kapita: Tumbuh 5,72 persen (y-o-y) pada Triwulan II-2026.
- Stabilitas Inflasi: Terkendali aman pada rentang sasaran nasional 1,5 persen hingga 3,5 persen.
Struktur Fiskal P-APBD 2026: Pendapatan dan Belanja Menanjak
Postur Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD 2026 diproyeksikan naik sebesar Rp183,77 miliar, dari semula Rp26,31 triliun menjadi Rp26,49 triliun. Peningkatan didorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp180,77 miliar, serta tambahan insentif hibah Kemendagri Rp3 miliar atas prestasi penurunan TPT. Sementara itu, penerimaan transfer pusat tetap di angka Rp8,82 triliun[c. di luar tambahan pencairan Kurang Bayar DBH PPh 21 sebesar Rp19,03 miliar.
Di sisi Belanja Daerah, Pemprov Jatim mengalokasikan kenaikan anggaran belanja hingga Rp2,64 triliun dengan rincian alokasi:
- Belanja Operasi: Bertambah Rp1,14 triliun (prioritas barang-jasa, subsidi, hibah, bantuan keuangan).
- Belanja Modal: Bertambah Rp1,06 triliun guna mengejar mandatory spending infrastruktur publik minimal 40 persen.
- Belanja Tidak Terduga (BTT): Naik sebesar Rp211,60 miliar,
- Belanja Transfer: Bertambah Rp218,69 miliar (termasuk bagi hasil pajak kab/kota Rp208,77 miliar).
Adapun defisit anggaran sebesar Rp3,37 triliun ditutup secara berimbang melalui Pembiayaan Neto dari SILPA Tahun Anggaran 2025 audited BPK RI sebesar Rp3,38 triliun, dikurangi pengeluaran pokok utang PEN PT SMI senilai Rp9,17 miliar.
Fokus Sektoral: TPG Guru, Jalan Irigasi Rp999 Miliar, hingga Prokesra 3%
Gubernur Khofifah membeberkan intervensi 8 urusan pemerintahan prioritas[cite: 1]:
- Pendidikan: Bantuan untuk 50.000 siswa prasejahtera, BPOPP, vokasi SMK[cite: 1], serta koordinasi dengan BPK dan Pusat terkait skema pembayaran TPG, THR, dan Gaji Ke-13 tahun 2025.
- Kesehatan: Program BUAIAN, Jatim World Class Hospital, layanan pulau terluar, serta penurunan stunting, AKI, dan AKB.
- Infrastruktur Jalan & Irigasi: Alokasi belanja modal infrastruktur tembus Rp999,21 miliar untuk perbaikan jalan di Madura, Tapal Kuda, Mataraman, hingga wilayah pesisir.
- Sosial: Intervensi PKH Plus lansia/disabilitas berat, bansos kemiskinan ekstrem, dan program KIP Jawara di 38 daerah.
- Ketenagakerjaan: Revitalisasi BLK, Job Fair, program Millenium Job Center (MJC), serta pembekalan calon PMI.
- UMKM & Bencana: Kredit murah PROKESRA (bunga 3%, plafon Rp50 juta via BPR Jatim) serta kesiapsiagaan logistik mitigasi bencana darurat.
