Surabaya, Jatimmandiri.id– Jawa Timur memperkuat strategi penyiapan pekerja migran Indonesia dengan mengubah pola pendekatan dari sekadar mengirim tenaga kerja ke luar negeri menjadi menyiapkan sumber daya manusia (SDM) profesional yang memiliki keterampilan, sertifikasi, pengetahuan, serta kemampuan beradaptasi dengan kebutuhan pasar kerja global.
Upaya tersebut dibahas dalam kegiatan Sosialisasi dan Pemetaan Kompetensi SMK Go Global Jawa Timur 2026 bertema “Sinergi Ekosistem Vokasi Pekerja Migran Indonesia, Wujudkan SDM Unggul Kelas Dunia” yang digelar di Graha Kadin Jatim, Surabaya, Rabu (12/8/2026).
Kegiatan hasil kolaborasi Kadin Jawa Timur, Kadin Institute, dan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) tersebut mempertemukan berbagai unsur pendidikan dan pelatihan vokasi. Di antaranya lembaga pelatihan kerja (LPK), lembaga kursus dan pelatihan (LKP), lembaga sertifikasi profesi (LSP), balai latihan kerja (BLK), asosiasi vokasi, serta perwakilan SMK.
Direktur Kadin Institute, Nurul Indah Susanti, mengatakan pemetaan kompetensi menjadi langkah penting agar calon pekerja migran tidak hanya menguasai keterampilan dasar, tetapi benar-benar dipersiapkan sesuai kebutuhan negara tujuan.
“Sekarang job-nya banyak, sehingga job ini harus dimatchingkan. Tugas kita memetakan kompetensi pekerja yang akan dikirim ke luar negeri dengan kompetensi yang diinginkan oleh negara penempatan,” ujar Nurul.
Menurutnya, calon pekerja migran setidaknya harus memiliki tiga modal utama, yakni keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Oleh karena itu, pelatihan tidak cukup hanya mengasah kemampuan teknis, tetapi juga harus memperkuat karakter dan keterampilan nonteknis atau soft skill.
Kebutuhan tenaga kerja di pasar global pun semakin spesifik. Pada sektor manufaktur, misalnya, terdapat kebutuhan tenaga kerja untuk bidang pengemasan, pemasangan komponen, fitting, pengelasan industri hingga pengoperasian teknologi.
Sementara sektor pertanian membutuhkan tenaga untuk kegiatan penanaman, pemeliharaan hingga pemanenan. Di sektor kesehatan, kebutuhan antara lain caregiver, caretaker, serta tenaga perawatan lansia.
Adapun sektor domestik mulai diarahkan berdasarkan jabatan dan kompetensi, seperti housekeeper, childcare, babysitter, family cook, dan family driver.
Nurul menegaskan, perkembangan tersebut menunjukkan bahwa pekerja migran kini diarahkan menjadi tenaga profesional berdasarkan jabatan dan kompetensi, bukan lagi sekadar dibedakan berdasarkan kategori pekerja formal dan informal.
“Sekarang sudah mengarah kepada jabatan. Housekeeper, caretaker, babysitter, childcare. Itu mengarah kepada jabatan. Jadi bukan lagi penata laksana rumah tangga, tetapi jabatan-jabatan yang sesuai dengan kompetensi,” jelasnya.
Peluang kerja di pasar global juga semakin terbuka. Jepang, misalnya, memiliki kebutuhan tenaga caregiver. Sementara Jerman membutuhkan tenaga kerja di sektor hospitality, termasuk juru masak dan bidang makanan.
Sejumlah negara lain seperti Taiwan, Korea Selatan, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Australia, dan Turki juga dinilai memiliki peluang bagi tenaga kerja asal Indonesia.
Jawa Timur memiliki modal kuat untuk memanfaatkan peluang tersebut karena memiliki basis pendidikan vokasi yang besar. Lulusan SMK, politeknik, dan lembaga pendidikan vokasi lainnya didorong untuk dipersiapkan sejak awal agar kompetensinya sesuai dengan kebutuhan negara tujuan.
“Yang kita siapkan bukan hanya skill, tetapi juga knowledge dan attitude. Kemampuan teknis harus siap, kemampuan nonteknis juga harus disiapkan, terutama pengembangan karakter dan soft skill,” kata Nurul.
Tekan Risiko Pekerja Migran Bermasalah
Penguatan kompetensi juga menjadi bagian penting dalam upaya menekan risiko yang dihadapi pekerja migran Indonesia. Ketua Umum Kadin Jawa Timur, Adik Dwi Putranto, menegaskan aspek legalitas harus berjalan beriringan dengan peningkatan kompetensi.
Menurutnya, calon pekerja migran harus melalui jalur resmi, terdaftar pada instansi ketenagakerjaan, serta memiliki bekal keterampilan sebelum diberangkatkan.
“Yang penting sekarang tenaga harus legal, terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja dan melalui jalur resmi. Bukan ilegal. Kemudian dibekali kompetensi, baik kompetensi teknis maupun nonteknis,” tegas Adik.
Selain keterampilan, kemampuan beradaptasi dengan budaya negara tujuan juga menjadi faktor penting. Pekerja yang tidak memahami karakter dan budaya setempat berpotensi mengalami gegar budaya atau culture shock yang dapat memengaruhi perilaku dan keberlangsungan pekerjaan.
“Kalau tidak tahu ilmunya, dia bisa mengalami culture shock. Ada perubahan budaya di sana yang bisa berpengaruh terhadap perilaku. Kalau tidak cocok, akhirnya tidak kerasan dan bisa muncul persoalan,” ujarnya.
Persoalan kompetensi juga dapat menjadi pemicu munculnya masalah di tempat kerja. Karena itu, pemerintah mendorong setiap pekerja migran memiliki sertifikat kompetensi sebelum diberangkatkan.
“Kalau dia tidak memiliki skill dan tidak dibekali keterampilan, di sana tidak bisa apa-apa dan bisa dipulangkan. Sekarang mulai diminimalkan. Pemerintah mendorong semua yang berangkat harus memiliki sertifikat kompetensi untuk meminimalkan kejadian yang tidak diinginkan,” kata Adik.
Pemerintah Dorong Ekosistem Vokasi Terintegrasi
Direktur Pembinaan Kelembagaan Vokasi Pekerja Migran Indonesia KP2MI, Abri Danar Prabawa, mengatakan program SMK Go Global merupakan bagian dari strategi pemerintah meningkatkan kualitas SDM agar mampu bersaing dan terserap di pasar kerja internasional.
“SMK Go Global ini salah satu bentuk program pemerintah yang tujuan utamanya adalah meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang nantinya mampu bersaing dan terserap di pasar kerja global,” ujar Abri.
Menurutnya, program tersebut tidak dapat berjalan secara parsial. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, lembaga vokasi, SMK, dan LPK perlu membangun ekosistem yang terintegrasi, mulai dari pemetaan calon pekerja, pelatihan hingga sertifikasi.
“Kita harus membangun ekosistem yang satu. Tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Kita perlu bekerja bersama untuk menyiapkan SDM yang kompetensinya sesuai dengan kebutuhan pasar kerja global,” katanya.
Jawa Timur dinilai memiliki modal besar untuk menjadi salah satu pusat penyiapan pekerja migran berkualitas. Besarnya jumlah lembaga vokasi dan SMK menjadi kekuatan yang perlu dioptimalkan.
Namun, sejumlah aspek masih perlu diperkuat, terutama kompetensi spesifik, sertifikasi, serta kemampuan bahasa asing. Dengan bekal tersebut, pekerja migran asal Jawa Timur diharapkan mampu naik kelas menjadi tenaga profesional dengan kompetensi yang diakui di negara tujuan.
“Kita memiliki modalitas yang sangat besar dan keunggulan talenta yang cukup baik. Hanya saja, kita perlu menguatkan kompetensi mereka. Salah satunya adalah kompetensi bahasa asing,” jelas Abri.
Pemetaan kompetensi selanjutnya diarahkan untuk mengetahui jumlah masyarakat yang berminat bekerja ke luar negeri, bidang pekerjaan yang diminati, serta kompetensi yang telah dimiliki. Data tersebut akan menjadi dasar dalam menyusun program pelatihan dan peningkatan kompetensi.
“Kita ingin tahu berapa yang berminat bekerja ke luar negeri, minatnya apa, kompetensinya apa, lalu kita upgrade dan kita siapkan. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik untuk menyiapkan SDM yang unggul untuk kelas dunia,” pungkasnya.
Melalui program SMK Go Global, Jawa Timur diharapkan tidak lagi sekadar menjadi daerah pemasok pekerja migran, tetapi berkembang menjadi pusat penyiapan tenaga kerja terampil yang mampu memenuhi kebutuhan industri internasional.
Sinergi antara pendidikan vokasi, lembaga pelatihan, lembaga sertifikasi, pemerintah, dan dunia usaha menjadi fondasi untuk memastikan pekerja migran yang diberangkatkan memiliki kompetensi, berstatus legal, dan siap bersaing di pasar kerja global.
