Jakarta, Jatimmandiri.id – Polri memastikan proses pemeriksaan terhadap sejumlah personel di Aceh dilakukan secara profesional, objektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Penegasan tersebut disampaikan menyusul perhatian publik terhadap informasi mengenai Kapolresta Banda Aceh dan Kasat Reserse Narkoba Polresta Banda Aceh yang disebut dibawa ke Jakarta oleh tim Mabes Polri.
Kadivhumas Polri Irjen Pol. Jhonny Edison Isir mengatakan setiap informasi yang berkembang akan ditindaklanjuti melalui mekanisme yang berlaku. Dalam proses tersebut, Polri tetap mengedepankan profesionalitas, akuntabilitas, serta asas praduga tak bersalah.
“Setiap proses yang dilakukan Polri terhadap personel merupakan bagian dari mekanisme pengawasan dan penegakan aturan di lingkungan internal. Seluruh proses dilaksanakan secara profesional, objektif, dan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Jhonny Edison Isir.
Ia menjelaskan, proses pemeriksaan yang berjalan saat ini merupakan tindak lanjut atas informasi dan partisipasi masyarakat yang disampaikan kepada Polri.
Menurutnya, setiap laporan maupun informasi dari masyarakat akan melalui proses telaah sebelum ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku. Langkah tersebut menjadi bagian dari respons Polri terhadap kepercayaan masyarakat.
“Partisipasi masyarakat merupakan elemen penting dalam mendukung tugas-tugas kepolisian. Setiap informasi yang disampaikan akan kami respons secara profesional, objektif, dan berdasarkan fakta serta alat bukti yang ada,” katanya.
Sebelumnya, informasi mengenai Kapolresta Banda Aceh dan Kasat Reserse Narkoba Polresta Banda Aceh yang dibawa ke Jakarta oleh tim Mabes Polri beredar pada Rabu (5/8/2026).
Terkait informasi tersebut, Jhonny menegaskan Polri menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan keterangan kepada publik. Hal itu dilakukan agar informasi yang disampaikan tidak mengganggu proses pemeriksaan yang sedang berlangsung maupun menimbulkan kesimpangsiuran.
Ia juga menilai partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi dan laporan merupakan bentuk kepedulian terhadap institusi kepolisian. Masukan tersebut diharapkan dapat mendorong Polri menjadi semakin profesional, akuntabel, dan dipercaya masyarakat.
Menurut Jhonny, hubungan antara masyarakat dan kepolisian merupakan kemitraan strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kemitraan tersebut sekaligus menjadi bagian penting dalam memperkuat akuntabilitas penegakan hukum.
Karena itu, setiap informasi yang disampaikan masyarakat akan ditangani secara serius, profesional, dan proporsional dengan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku.
“Polri akan memberikan penjelasan kepada masyarakat pada waktu yang tepat sesuai perkembangan proses yang berlangsung dan ketentuan yang berlaku. Kami mengimbau masyarakat untuk menunggu informasi resmi dari Polri serta tidak berspekulasi terhadap informasi yang belum terverifikasi,” tegasnya.
Polri memastikan perkembangan proses penanganan akan disampaikan kepada masyarakat apabila telah memenuhi ketentuan untuk dipublikasikan. Informasi terbaru nantinya akan disampaikan oleh satuan kerja yang menangani proses tersebut sesuai dengan tahapan yang berlaku.
Langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen Polri dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas sekaligus mempertahankan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
“Kami berkomitmen menyampaikan setiap perkembangan yang dapat diinformasikan kepada publik secara resmi. Transparansi merupakan bagian dari upaya Polri menjaga akuntabilitas sekaligus memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan,” pungkas Jhonny.
