Probolinggo, Jatim Mandiri
Pemerintah Kota Probolinggo memperkuat sinergi lintas sektor untuk mempercepat pengentasan kemiskinan melalui Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), Rabu (5/8). Langkah itu dilakukan setelah angka kemiskinan Kota Probolinggo turun dari 6,18 persen pada 2024 menjadi 5,69 persen pada 2025 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).
Rapat koordinasi yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) itu menegaskan pentingnya pengentasan kemiskinan berbasis data, kolaborasi, dan pemberdayaan masyarakat agar hasilnya berkelanjutan.
Kepala Bapperida Kota Probolinggo, Rey Suwigtyo, mengatakan forum tersebut bertujuan menyamakan pemahaman seluruh perangkat daerah mengenai kondisi kemiskinan berdasarkan data dan metodologi BPS.
“Pengentasan kemiskinan harus dibangun di atas data yang akurat dan pemahaman yang sama. Melalui forum ini kita mengidentifikasi faktor penyebab kemiskinan, menyelaraskan kebijakan berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), sekaligus menghasilkan rekomendasi kebijakan melalui kolaborasi lintas perangkat daerah, Baznas, CSR, dan berbagai pemangku kepentingan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, program penanggulangan kemiskinan difokuskan pada tiga pilar. Yakni mengurangi beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan melalui pemberdayaan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, serta mengurangi kantong-kantong kemiskinan melalui pembangunan wilayah dan infrastruktur dasar.
“Sinergi lintas sektor menjadi kunci agar upaya pengentasan kemiskinan berjalan terukur, terpadu, dan berkelanjutan sehingga manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat,” tambahnya.
Wakil Wali Kota Probolinggo, Ina Dwi Lestari mengapresiasi penurunan angka kemiskinan tersebut. Selain persentase kemiskinan turun menjadi 5,69 persen, jumlah penduduk miskin juga berkurang dari 15,24 ribu jiwa pada 2024 menjadi 14,11 ribu jiwa pada 2025.
“Capaian ini merupakan hasil kerja keras dan sinergi seluruh pemangku kepentingan. Namun, tantangan ke depan masih besar. Penanggulangan kemiskinan tidak boleh berhenti pada pemberian bantuan, tetapi harus diperkuat melalui pemberdayaan masyarakat agar mandiri secara ekonomi,” tegas Ina.
Rapat yang dihadiri jajaran perangkat daerah, BPS, Bank Jatim, Baznas, dan para camat itu juga menyepakati optimalisasi pemanfaatan DTSEN serta penguatan kolaborasi lintas sektor sebagai tindak lanjut percepatan penurunan kemiskinan di Kota Probolinggo. (yf/ibn)
