Intisari Berita:
Ketua Fraksi PKS DPRD Jatim, Lilik Hendarwati, menyambut positif rencana pemerintah pusat menambah alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN 2026.
Lilik mendorong tambahan ruang fiskal tersebut diprioritaskan untuk mengatasi kelangkaan SMA/SMK Negeri di Jawa Timur, khususnya wilayah krisis zonasi seperti Surabaya Barat.
Kebijakan tambahan TKD disiapkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk memperkuat ketahanan anggaran Pemda menghadapi tekanan fiskal.
Surabaya, Jatimmandiri.id — Rencana Pemerintah Pusat menambah porsi alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN 2026 mendapat sambutan positif dari Anggota Komisi C DPRD Jawa Timur sekaligus Ketua Fraksi PKS Jatim, Lilik Hendarwati.
Tambahan dukungan ruang fiskal tersebut diharapkan mampu menjawab keluhan mendesak masyarakat di daerah, khususnya pada sektor pemerataan akses pendidikan.
Lilik menegaskan bahwa Jawa Timur layak menjadi salah satu prioritas penerima tambahan alokasi TKD lantaran masih banyak proyek pembangunan layanan publik dasar yang tertahan akibat keterbatasan dana daerah dan pengetatan efisiensi.
“Saya berharap rencana ini benar-benar terealisasi dan Jawa Timur menjadi salah satu daerah yang mendapat tambahan transfer. Jika terealisasi, anggaran tersebut harus dimaksimalkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat,” ujar Lilik, dalam keterangannya, Selasa (28/7/2026).
Solusi Atasi ‘Kiamat Zonasi’ di Surabaya Barat
Lilik membeberkan salah satu temuan mendesak dari hasil jaring aspirasi (reses) masyarakat di wilayah Surabaya Barat. Warga di kawasan tersebut secara masif mengeluhkan minimnya fasilitas gedung SMA maupun SMK Negeri.
Kondisi tersebut membuat anak-anak usia sekolah di Surabaya Barat kerap terlempar dari sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur zonasi karena jarak geografis rumah dengan sekolah negeri terdekat yang terlalu jauh.
beberapa catatan penting keluhan warga Surabaya Barat:
-
Pengajuan Resmi Warga: Komunitas RT dan RW dengan sepengetahuan pihak kelurahan telah bersurat resmi kepada Wali Kota Surabaya dan Gubernur Jawa Timur untuk permohonan pengadaan sekolah negeri.
-
Kendalanya Keterbatasan APBD: Usulan warga tersebut belum dapat direalisasikan pemerintah akibat keterbatasan anggaran prioritas.
-
Replikasi Kasus di Daerah Lain: Keterbatasan jumlah SMA/SMK Negeri dinilai tidak hanya dialami Surabaya, melainkan tersebar di berbagai kabupaten/kota di Jawa Timur.
“Pembangunan SMA dan SMK negeri harus menjadi salah satu prioritas. Saya yakin bukan hanya Surabaya, tetapi masih banyak daerah di Jawa Timur yang menghadapi persoalan serupa. Tambahan TKD ini harus jadi solusinya,” tegas Lilik.
Perkuat Arus Kas Pemda untuk Investasi SDM
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa pemerintah tengah merancang skema tambahan anggaran TKD pada APBN 2026.
Langkah ini diambil guna memperkuat daya tahan arus kas (cash flow) pemerintah daerah yang sempat tertekan oleh dinamika fiskal.
Fraksi PKS DPRD Jatim berharap proses evaluasi penyaluran TKD oleh Kemenkeu benar-benar mempertimbangkan indikator kebutuhan riil lapangan.
Pemenuhan sarana infrastruktur sekolah dinilai sebagai investasi jangka panjang yang berdampak langsung pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Timur secara berkelanjutan.
