Kekeringan Melanda 22 Daerah di Jatim
Surabaya, Jatim Mandiri
Kekeringan melanda 22 kabupaten/kota di Jatim dan berdampak pada sekitar 24.136 kepala keluarga atau 84.458 jiwa, saat puncak musim kemarau diperkirakan berlangsung Agustus-September. Atas hal itu, BPBD Jatim menyiapkan 5.410 ritase air bersih dan bantuan pendukung, sementara tiga daerah telah berstatus tanggap darurat dan pemerintah memetakan potensi dampak lebih luas.
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Jatim Satriyo Nurseno mengatakan 22 kabupaten/kota telah terdampak kekeringan. “Saat ini ada 22 kabupaten/kota yang terdampak kekeringan dengan estimasi KK yang terdampak sekitar 24.136. Estimasi jumlah jiwanya sekitar 84.458,” kata Satriyo sebagaimana dikutip tribunnews di Surabaya, Rabu (19/8).
Daerah terdampak meliputi Bondowoso, Lamongan, Banyuwangi, Lumajang, Bangkalan, Kabupaten Blitar, Kabupaten Pasuruan, Trenggalek, Gresik, Kabupaten Malang, Jember, dan Sampang. Wilayah lainnya adalah Kabupaten Mojokerto, Situbondo, Tulungagung, Ngawi, Pacitan, Ponorogo, Jombang, Bojonegoro, Pamekasan, dan Kota Batu. Tiga daerah, yakni Kabupaten Mojokerto, Lumajang, dan Situbondo, telah meningkatkan status penanganan menjadi tanggap darurat. Sedangkan sebanyak 19 daerah lainnya berstatus siaga darurat.
BPBD Jatim telah menyalurkan lebih dari satu juta liter air bersih ke sejumlah daerah. Distribusi tercatat mencapai 170 ribu liter di Trenggalek, 290 ribu liter di Bondowoso, dan 556 ribu liter di Kabupaten Mojokerto. “Kami sudah mendistribusikan air bersih ke Trenggalek 170 ribu liter air bersih, Bondowoso 290 ribu liter air, dan Kabupaten Mojokerto 556 ribu liter air,” ujar Satriyo.
Untuk penanganan lanjutan, BPBD Jatim menyiapkan 5.410 ritase air bersih dengan kapasitas 5.000 liter per ritase, 50 tandon, 100 tandon lipat, dan 9.600 lembar terpal.
Kepala Pelaksana BPBD Jatim Gatot Soebroto mengatakan sejumlah pemerintah daerah telah melakukan dropping air bersih menggunakan anggaran masing-masing. Sebanyak 11 kabupaten kemudian mengajukan permohonan dukungan kepada Pemprov Jatim.
“Ada 11 kabupaten yang sudah meminta dukungan ke provinsi. Artinya, mereka sudah melaksanakan dropping air bersih menggunakan anggarannya dan sudah maksimal, sudah habis, sehingga membutuhkan dukungan dari APBD provinsi,” ujar Gatot.
BPBD Jatim akan menyalurkan bantuan berdasarkan permohonan dari pemerintah kabupaten/kota agar distribusi dapat menjangkau wilayah yang membutuhkan secara merata. “Kami pun sudah masif melakukan dropping air bersih, tetapi dengan catatan bahwa permohonan dropping tersebut harus diajukan oleh kabupaten/kota yang kekeringan,” katanya.
Berdasarkan pemetaan BPBD Jatim, potensi kekeringan dapat meluas ke 29 kabupaten, 260 kecamatan, dan 926 desa. Wilayah itu berpotensi berdampak pada sekitar 489.608 KK atau 1.582.672 jiwa.
Menurut pengamatan BMKG yang disampaikan BPBD Jatim, puncak musim kemarau di Jawa Timur diperkirakan terjadi pada Agustus dan September. Penanganan saat ini difokuskan pada langkah kedaruratan dan pemenuhan kebutuhan air masyarakat. (ant/ibn)
