Sidoarjo, Jatim Mandiri
Sebanyak 581 dari 664 pelajar dan santri yang mengalami gangguan kesehatan seusai menyantap menu MBG di Sidoarjo telah pulih dan dipulangkan hingga Kamis (3/9). Tapi 77 orang masih dirawat dan enam lainnya diobservasi dalam kondisi stabil, sementara pemerintah menanggung biaya pengobatan serta mengevaluasi operasional SPPG Kalitengah.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo dr. Lakhsmita Herawati mengatakan, tim medis disiagakan selama 24 jam di delapan rumah sakit rujukan. Tim Krisis Kesehatan juga diaktifkan di sekitar pondok pesantren untuk memperkuat penanganan.
“Seluruh biaya perawatan korban keracunan ditanggung penuh oleh pemerintah. Tim medis dikerahkan 24 jam di delapan rumah sakit rujukan untuk memastikan kondisi 77 santri yang masih dirawat segera pulih dan bisa kembali ke pondok dalam kondisi sehat,” jelas Lakhsmita, Kamis (3/9).
Insiden itu berkaitan dengan makanan yang dipasok Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalitengah, Tanggulangin, Sidoarjo pada Selasa (1/9). Manajemen SPPG telah menyampaikan permohonan maaf secara terbuka.
Berdasarkan informasi penanganan yang dihimpun, Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional SPPG Kalitengah selama 30 hari. BGN juga mengusulkan pergantian kepala unit sebagai bagian dari evaluasi.
Salah satu hal yang ditelusuri ialah jeda waktu antara makanan matang dan dikonsumsi. Menu dilaporkan selesai dimasak sekitar pukul 06.30 WIB, tetapi baru disantap sekitar pukul 12.00 WIB.
Kepala SPPG Kalitengah Rafli Ridho sebelumnya menyebut makanan produksi dapurnya memiliki batas konsumsi empat jam. Namun, terdapat perbedaan titik awal penghitungan antara waktu pengiriman dan waktu makanan selesai dimasak.
Jika batas empat jam dihitung sejak makanan matang, menu seharusnya dikonsumsi paling lambat pukul 10.30 WIB. Perbedaan tersebut menjadi salah satu materi pemeriksaan, tetapi belum dapat disimpulkan sebagai penyebab gangguan kesehatan.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, menilai insiden ini bukan sekadar kendala teknis, melainkan bentuk kelalaian dalam kepatuhan standar operasional. ”Ini kelalaian yang disengaja. Aturan sudah diberikan, juklak-juknis sudah diberikan, cara sudah diberikan, tapi lalai dalam melaksanakan. Bukan hanya dicopot, kalau diidentifikasi ada kelalaian dan unsur pidana,” tegas Sudaryono dalam keterangannya.
Satreskrim Polresta Sidoarjo bersama tim laboratorium masih menguji sampel sisa makanan dan muntahan pasien. Hasil pemeriksaan diperlukan untuk memastikan penyebab kejadian dan menentukan langkah lanjutan berdasarkan bukti.
Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Sidoarjo Zahlul Yussar meminta audit tidak hanya dilakukan terhadap SPPG Kalitengah, tetapi juga seluruh dapur penyedia MBG di daerah tersebut.
“Kami di Komisi D mendesak Dinas Kesehatan dan Badan Gizi Nasional melakukan audit berlapis terhadap seluruh dapur penyedia katering di Sidoarjo,” katanya.
Di sisi lain, Anggota Komisi E DPRD Jatim Cahyo Harjo Prakoso juga mendorong evaluasi menyeluruh terhadap SPPG di seluruh Jatim. Pemeriksaan, menurut dia, harus mencakup bahan baku, kebersihan peralatan, proses memasak, hingga distribusi makanan. “Tentu kejadian ini akan menjadi perhatian dan atensi dari kami untuk terus meningkatkan pengawasan, monitoring, maupun evaluasi dari pelaksanaan program yang baik ini,” ujar Cahyo.
Ia turut mengapresiasi respons cepat pemerintah daerah, Forkopimda, rumah sakit, dan pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Hikam dalam menangani para santri. “Kami berterima kasih kepada pemerintah daerah beserta seluruh jajaran Forkopimda yang telah memberikan atensi cepat, dan juga kepada pihak rumah sakit yang telah memberikan pelayanan yang sangat prima,” tuturnya.
Evaluasi dan pengawasan diharapkan memperkuat keamanan pangan tanpa mengurangi tujuan utama program MBG dalam meningkatkan kualitas gizi anak. (dea/har)
